Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan Medcom.id. Foto: Biro Pers Istana.
Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan Medcom.id. Foto: Biro Pers Istana.

Jokowi: MK Menguatkan Demokrasi Konstitusional

Nasional Pidato Kenegaraan 2019
Damar Iradat • 16 Agustus 2019 09:41
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. MK dinilai memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional.
 
"Saya mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat," kata Jokowi dalam Pidato Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
 
MK, lanjut Jokowi, telah menghadirkan proses peradilan terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas. MK juga dinilai terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendukung upaya MK mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan. MK memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan.
 
Kini, para pencari keadilan dapat berperkara sekaligus memantau proses peradilan di MK melalui berbagai aplikasi dan layanan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Putusan-putusan MK juga turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem perundang-undangan dan penataan proses legislasi.
 
"Sebagai penjaga konstitusi, selama setahun ini MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian UU," tutur dia.
 
Jokowi dalam kesempatan itu juga mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. MA saat ini sudah mempermudah rakyat dalam mencari keadilan.
 
"Saya mendukung upaya MA membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin mengakar," ungkapnya.
 
Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Para pencari keadilan sekarang secara daring makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran.
 
"Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online. Bahkan, saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi," kata Jokowi.
 
Hingga akhir 2018, jelas Jokowi, MA telah meresmikan 85 pengadilan baru di berbagai pelosok Tanah Air. Ada tambahan 30 pengadilan negeri, 50 pengadilan agama, tiga mahkamah syariah, dan dua pengadilan tata usaha negara.
 
"Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA," ucap dia.
 
Baca: Hari Ini Jokowi Sampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2020
 
Jokowi juga mengapresiasi Komisi Yudisial (KY) karena terus berupaya memajukan akuntabilitas pengelolaan peradilan. KY telah menjalankan fungsi pre-emtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung.
 
KY dinilai menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim. Lembaga pengawas peradilan ini juga memantau 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.
 
"KY juga telah menjalankan fungsi represifnya, dengan merekomendasikan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim," jelas Jokowi.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif