Jakarta: Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas membahas antisipasi dampak kekeringan. Presiden meminta suplai air bersih dan pengairan pertanian tetap terjaga.
"Agar pasokan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi dampak kekeringan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Jokowi mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau tahun ini lebih kering dari biasanya. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus-September 2019.
BMKG mencatat beberapa daerah telah mengalami 21 hari tanpa hujan atau status waspada, selama 31 hari tanpa hujan atau status siaga, dan selama 61 hari tanpa hujan atau status awas. Daerah itu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Kepala Negara meminta seluruh menteri dan kepaal daerah melihat langsung kondisi di lapangan. Sehingga, langkah antisipasi bisa diambil segera.
"Mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," ujarnya.
Baca: Musim Kemarau Bukan Berarti Tiada Hujan
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memantau dan mengendalikan potensi titik panas di beberapa daerah. Sehingga, kebakaran hutan dan lahan gambut dapat segera diantisipasi.
"Kami harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," kata Jokowi.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan kekeringan bisa berdampak pada sekitar 3,7 juta hektare area lahan pertanian. Sehingga, diperkirakan hal tersebut juga akan merugikan negara hingga Rp3 triliun.
"Tapi, kalau kita bisa bantu dengan hujan buatan mungkin kita bisa minimalisasi kerugiannya, bisa mencegah kerugian Rp2,4 triliun," kata Eko.
Dari data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.963 desa, 556 kecamatan, dan 79 kabupaten, terdampak kekeringan pada musim kemarau. Daerah-daerah tersebut tersebar di pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas membahas antisipasi dampak kekeringan. Presiden meminta suplai air bersih dan pengairan pertanian tetap terjaga.
"Agar pasokan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi dampak kekeringan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Jokowi mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau tahun ini lebih kering dari biasanya. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus-September 2019.
BMKG mencatat beberapa daerah telah mengalami 21 hari tanpa hujan atau status waspada, selama 31 hari tanpa hujan atau status siaga, dan selama 61 hari tanpa hujan atau status awas. Daerah itu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Kepala Negara meminta seluruh menteri dan kepaal daerah melihat langsung kondisi di lapangan. Sehingga, langkah antisipasi bisa diambil segera.
"Mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," ujarnya.
Baca: Musim Kemarau Bukan Berarti Tiada Hujan
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memantau dan mengendalikan potensi titik panas di beberapa daerah. Sehingga, kebakaran hutan dan lahan gambut dapat segera diantisipasi.
"Kami harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," kata Jokowi.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan kekeringan bisa berdampak pada sekitar 3,7 juta hektare area lahan pertanian. Sehingga, diperkirakan hal tersebut juga akan merugikan negara hingga Rp3 triliun.
"Tapi, kalau kita bisa bantu dengan hujan buatan mungkin kita bisa minimalisasi kerugiannya, bisa mencegah kerugian Rp2,4 triliun," kata Eko.
Dari data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.963 desa, 556 kecamatan, dan 79 kabupaten, terdampak kekeringan pada musim kemarau. Daerah-daerah tersebut tersebar di pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
