PKS Komitmen Jadi Oposisi

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap menjadi oposisi. PKS belum tergiur kursi kabinet. "Sampai saat ini PKS masih menetapkan berada di luar pemerintahan," kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019. Ledia mengatakan PKS bakal mengumumkan sikap resminya setelah menggelar musyawarah majelis syuro. PKS berjanji akan memberikan kritik yang konstruktif buat pembangunan Indonesia. "Kalau dilihat sih sudah keliatan. Yang jelas kita memberikan kritik yang konstruktif buat pembangunan Indonesia. Di mana pun posisinya kita akan memberikan kritik terhadap pembangunan yang lebih baik," ujar dia. Ledia menyampaikan PKS akan menjadi partai penyeimbang. Sebab, pemerintah butuh pengawas kebijakan. "Harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan, harus ada itu," ujar dia. Baca juga: PPP: Menteri Muda Harus Out Of The Box Partai NasDem sepakat dengan pernyataan Ledia. Menurut NasDem, sudah seharusnya ada partai pengawas untuk menyeimbangkan jalannya pemerintahan. "Memang seharusnya demikian. Jadi, yang menang harus diberi kesempatan untuk menjalankan pemerintahnnya dan yang belum menang harus mengawasi pemerintahannya. Itu normal," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019. Johnny menyampaikan dalam sistem ketatanegaraan tak ada istilah oposisi dan koalisi, yang ada checks and balances. Partai penyeimbang itulah yang dibutuhkan DPR untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. "Jadi, demokrasi kita sehat, kuat, dan efektif. Adanya checks and balances baik menjaga dan memastikan pemerintahan yang sehat," ujar dia. Lagi pula, lanjut Johnny, tak ada yang salah menjadi oposisi. Oposisi juga memiliki tugas dan fungsi yang penting. "Pak Jokowi kan bilang membangun negara bersama tidak mengatakan di kabinet bersama. Bangun negara bersama bisa di luar di kabinet," ungkap Johnny.