medcom.id, Jakarta: Kebijakan politik-ekonomi yang memprioritaskan bidang kemaritiman telah memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, masih banyak yang perlu dibenahi.
"Kuatnya kesadaran politik untuk membangun sektor kemaritiman merupakan hal terpenting dalam pemerintahan Jokowi-JK," kata Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia, di kantor Media Indonesia, Jakarta, pekan lalu.
Diskusi tersebut diikuti pakar kelautan, akademisi, pengusaha, politisi, aktivis LSM, dan mahasiswa.
Arif mengatakan membangun ekonomi maritim tidak semudah membalikkan telapak tangan. Waktu tiga tahun masih terlalu singkat. "Itu harus kita sadari juga. Butuh proses yang panjang. Tapi, pemerintah sudah memulainya secara serius sejak 2014."
Indikasi kemajuan yang dicapai sektor kemaritiman bisa dilihat dari rapor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data di KKP menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) perikanan terus meningkat sejak 2015. Pada kuartal II tahun ini angkanya mencapai 7,08%. Angka itu melampaui PDB nasional (5,01%).
Pemberantasan illegal fishing yang gencar dilakukan Menteri Susi Pujiastuti juga membuat potensi perikanan tangkap terus naik. Dampak ikutannya, nilai tukar perikanan ikut terdongkrak dari 102,73 pada 2014 menjadi 103,79 pada 2017. Itu baru capaian di sektor perikanan. Sektor perhubungan, ESDM, dan pariwisata juga banyak melakukan terobosan dan capaian penting.
Baca: Bidang Kemaritiman Perlu Perbaikan Menyeluruh
Dengan capaian-capaian itu, peserta FGD menilai sudah tepat kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menempatkan sektor kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, serta pariwisata berada di bawah satu atap (Kemenko Kemaritiman). Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus mengelola sektor kemaritiman.
Berbelit-belit
Sayangnya, sinergi antarlembaga di bawah Kemenko Kemaritiman itu belum terjalin dengan baik. Walhasil, potensi ekonomi yang sangat besar di sektor kemaritiman belum terkelola secara optimal.
Kondisi yang tidak semestinya itu menjadi catatan khusus dari Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, peneliti dan akademisi dari UI Eko Sakapurnama, Wakil Ketua Umum INSA Paulis A. Djohan, dan politikus NasDem Lathifa Al Anshori, yang hadir sebagai peserta diskusi.
"Mereka (kementerian) satu atap, tapi jalan sendiri-sendiri. Egosentris itu harus diubah menjadi sebuah ekosistem. Habitatnya adalah kemaritiman," ujar Eko Sakapurnama.
Winarno Tohir secara spesifik mengkritisi rumitnya perizinan di sektor kelautan. "Rumit, sulit, dan berbelit-belit. Banyak sekali perizinan yang harus diurus nelayan. Nah, bagaimana di era Pak Jokowi ini perizinan bisa lebih praktis," ujarnya.
Budaya maritim
Menjawab berbagai kritikan itu, Presiden Jokowi saat diwawacarai Media Indonesia di Istana Bogor, Rabu 18 Oktober, mengatakan "Ini pekerjaan besar, bukan hanya setahun-dua tahun. Kita sudah lama sekali lupa bahwa dua per tiga Indonesia ini air, laut, dan samudera, sehingga kita meninggalkan kemaritiman kita."
Kendati demikian, menurut Jokowi, banyak pencapaian yang telah dilakukan di bidang maritim. "Kita bangun pelabuhan banyak sekali. Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) juga menangkap kapal dan ditenggelamkan. Itu untuk jaga sumber daya alam laut kita yang sudah bertahun-tahun tidak kita perhatikan," ujarnya.
Menurut Jokowi, untuk membangun budaya kemaritiman tidak selalu masalah infrastruktur, tapi juga menyiapkan sumber daya manusianya.
"Manajemen kelautan, kemaritiman tidak pernah kita urus. Sekolah-sekolah kemaritiman, universitas mengenai kemaritiman di mana? ini juga harus kita perhatikan. Bagaimana membangun semangat budaya maritim ini kembali ke anak-anak muda kita. Arah kita ke sana," tegas Jokowi. (Sabam Sinaga)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GKdg3RAk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kebijakan politik-ekonomi yang memprioritaskan bidang kemaritiman telah memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, masih banyak yang perlu dibenahi.
"Kuatnya kesadaran politik untuk membangun sektor kemaritiman merupakan hal terpenting dalam pemerintahan Jokowi-JK," kata Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk Tiga Tahun Jokowi-JK: Memajukan Indonesia, di kantor Media Indonesia, Jakarta, pekan lalu.
Diskusi tersebut diikuti pakar kelautan, akademisi, pengusaha, politisi, aktivis LSM, dan mahasiswa.
Arif mengatakan membangun ekonomi maritim tidak semudah membalikkan telapak tangan. Waktu tiga tahun masih terlalu singkat. "Itu harus kita sadari juga. Butuh proses yang panjang. Tapi, pemerintah sudah memulainya secara serius sejak 2014."
Indikasi kemajuan yang dicapai sektor kemaritiman bisa dilihat dari rapor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data di KKP menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) perikanan terus meningkat sejak 2015. Pada kuartal II tahun ini angkanya mencapai 7,08%. Angka itu melampaui PDB nasional (5,01%).
Pemberantasan illegal fishing yang gencar dilakukan Menteri Susi Pujiastuti juga membuat potensi perikanan tangkap terus naik. Dampak ikutannya, nilai tukar perikanan ikut terdongkrak dari 102,73 pada 2014 menjadi 103,79 pada 2017. Itu baru capaian di sektor perikanan. Sektor perhubungan, ESDM, dan pariwisata juga banyak melakukan terobosan dan capaian penting.
Baca: Bidang Kemaritiman Perlu Perbaikan Menyeluruh
Dengan capaian-capaian itu, peserta FGD menilai sudah tepat kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menempatkan sektor kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, serta pariwisata berada di bawah satu atap (Kemenko Kemaritiman). Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus mengelola sektor kemaritiman.
Berbelit-belit
Sayangnya, sinergi antarlembaga di bawah Kemenko Kemaritiman itu belum terjalin dengan baik. Walhasil, potensi ekonomi yang sangat besar di sektor kemaritiman belum terkelola secara optimal.
Kondisi yang tidak semestinya itu menjadi catatan khusus dari Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, peneliti dan akademisi dari UI Eko Sakapurnama, Wakil Ketua Umum INSA Paulis A. Djohan, dan politikus NasDem Lathifa Al Anshori, yang hadir sebagai peserta diskusi.
"Mereka (kementerian) satu atap, tapi jalan sendiri-sendiri. Egosentris itu harus diubah menjadi sebuah ekosistem. Habitatnya adalah kemaritiman," ujar Eko Sakapurnama.
Winarno Tohir secara spesifik mengkritisi rumitnya perizinan di sektor kelautan. "Rumit, sulit, dan berbelit-belit. Banyak sekali perizinan yang harus diurus nelayan. Nah, bagaimana di era Pak Jokowi ini perizinan bisa lebih praktis," ujarnya.
Budaya maritim
Menjawab berbagai kritikan itu, Presiden Jokowi saat diwawacarai Media Indonesia di Istana Bogor, Rabu 18 Oktober, mengatakan "Ini pekerjaan besar, bukan hanya setahun-dua tahun. Kita sudah lama sekali lupa bahwa dua per tiga Indonesia ini air, laut, dan samudera, sehingga kita meninggalkan kemaritiman kita."
Kendati demikian, menurut Jokowi, banyak pencapaian yang telah dilakukan di bidang maritim. "Kita bangun pelabuhan banyak sekali. Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) juga menangkap kapal dan ditenggelamkan. Itu untuk jaga sumber daya alam laut kita yang sudah bertahun-tahun tidak kita perhatikan," ujarnya.
Menurut Jokowi, untuk membangun budaya kemaritiman tidak selalu masalah infrastruktur, tapi juga menyiapkan sumber daya manusianya.
"Manajemen kelautan, kemaritiman tidak pernah kita urus. Sekolah-sekolah kemaritiman, universitas mengenai kemaritiman di mana? ini juga harus kita perhatikan. Bagaimana membangun semangat budaya maritim ini kembali ke anak-anak muda kita. Arah kita ke sana," tegas Jokowi. (Sabam Sinaga)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
