Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan proses penegakan hukum harus dikedepankan apabila ada seseorang ataupun kader partai yang terindikasi melakukan perbuatan pidana korupsi. Ade mengatakan pertanyaan itu harus dijawab oleh Surya Paloh sendiri.
Hal itu ia utarakan merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang meminta semua pihak untuk tidak mempermainkan hukum untuk kepentingan golongan pribadi dan mempermainkan dengan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan negara.
"Apakah seseorang yang terindikasi atau diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana harus dilindungi dengan kepentingan politiknya? Apa yang disampaikan Pak Surya Paloh harus dia jawab sendiri apabila ada kadernya yang diduga merugikan keuangan negara bisa dikatakan terindikasi korupsi," kata Ade ketika dihubungi, Kamis, 22 Juni 2023.
Ade menyampaikan apabila sudah dilakukan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap suatu kasus korupsi yang melibatkan kader partai, maka proses hukum harus didorong untuk diselesaikan.
"Asas hukum mengatakan equality before the law. Jangan mengabaikan proses penegakan hukum, mengedepankan politik," imbuhnya.
Surya Paloh juga mengajak semua pihak melaksanakan pemilu dengan damai. Ade menuturkan seluruh pihak tentu akan sepakat dengan ajakan untuk mengedepankan kebersamaan dan berkompetisi secara sehat pada pemilu yang akan digelar 2024 mendatang.
"Tidak melakukan hoaks, berkompetisi dengan isu dan gagasan. Jangan juga kita mengedepankan pemilu damai, tapi mengabaikan proses men??egakkan hukum," tegasnya.
Ade mengatakan masyarakat perlu menghormati proses hukum dan memberikan kepercayaan pada penegak hukum terlepas dari saat ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menuai sorotan karena kasus kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik).
"Kita harus menghormati proses penegakan hukum berikanlah kepercayaan pada APH dalam konteks korupsi KPK, kalau dalam domain KPK. Biarkan mereka bekerja dengan objektivitas yang ada dan bukti-bukti yang cukup mereka dapatkan. Jangan campur adukan dengan persoalan politik. Kalau kita ingin menjunjung tinggi proses penegakan hukum menjadikan hukum sebagai panglima," paparnya.
Menurutnya jangan sampai partai melindungi kader atau seseorang yang terindikasi melakukan perbuatan pidana. "Itu kan tugas penyidik yang membuktikan. Kalau merasa tidak terlibat buktikan di pengadilan," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan proses penegakan hukum harus dikedepankan apabila ada seseorang ataupun kader partai yang terindikasi melakukan perbuatan pidana
korupsi. Ade mengatakan pertanyaan itu harus dijawab oleh
Surya Paloh sendiri.
Hal itu ia utarakan merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang meminta semua pihak untuk tidak mempermainkan hukum untuk kepentingan golongan pribadi dan mempermainkan dengan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan negara.
"Apakah seseorang yang terindikasi atau diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana harus dilindungi dengan kepentingan politiknya? Apa yang disampaikan Pak Surya Paloh harus dia jawab sendiri apabila ada kadernya yang diduga merugikan keuangan negara bisa dikatakan terindikasi korupsi," kata Ade ketika dihubungi, Kamis, 22 Juni 2023.
Ade menyampaikan apabila sudah dilakukan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap suatu kasus korupsi yang melibatkan kader partai, maka proses hukum harus didorong untuk diselesaikan.
"Asas hukum mengatakan
equality before the law. Jangan mengabaikan proses penegakan hukum, mengedepankan politik," imbuhnya.
Surya Paloh juga mengajak semua pihak melaksanakan pemilu dengan damai. Ade menuturkan seluruh pihak tentu akan sepakat dengan ajakan untuk mengedepankan kebersamaan dan berkompetisi secara sehat pada pemilu yang akan digelar 2024 mendatang.
"Tidak melakukan hoaks, berkompetisi dengan isu dan gagasan. Jangan juga kita mengedepankan pemilu damai, tapi mengabaikan proses men??egakkan hukum," tegasnya.
Ade mengatakan masyarakat perlu menghormati proses hukum dan memberikan kepercayaan pada penegak hukum terlepas dari saat ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menuai sorotan karena kasus kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik).
"Kita harus menghormati proses penegakan hukum berikanlah kepercayaan pada APH dalam konteks korupsi KPK, kalau dalam domain KPK. Biarkan mereka bekerja dengan objektivitas yang ada dan bukti-bukti yang cukup mereka dapatkan. Jangan campur adukan dengan persoalan politik. Kalau kita ingin menjunjung tinggi proses penegakan hukum menjadikan hukum sebagai panglima," paparnya.
Menurutnya jangan sampai partai melindungi kader atau seseorang yang terindikasi melakukan perbuatan pidana. "Itu kan tugas penyidik yang membuktikan. Kalau merasa tidak terlibat buktikan di pengadilan," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
