Komisi III DPR Ungkap Alasan Pentingnya Bentuk Pansus Polemik Rp349 Triliun

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa sempat melontarkan untuk dibuat panitia khusus (pansus) terkait polemik transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun. Ia menilai pansus penting untuk membongkar secara tuntas mengenai transaksi tersebut. "Baru lemparan dari saya, kalau memang signifikan kenapa tidak kita pansuskan saja agar semuanya lebih terbuka," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Ia mengatakan pansus akan memberi ruang keterbukaan bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Termasuk kepada Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai yang disebut sebagai area tempat transaksi mencurigakan itu ditemukan. "Sementara ini kan dibantah sama Kementerian Keuangan seolah tidak ada pencucian uang disitu. Padahal PPATK dan Pak Mahfud sangat jelas bahwa iya ada pencucian uang," ujar Desmond. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan Kementerian Keuangan beserta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai merupakan sumber keuangan negara. Sehingga, hal-hal yang sensitif terkait keuangan penting untuk dipertajam, terlebih sudah menyangkut ranah hukum. "Sumber pendapatan negara pajak bea cukai dan macam-macam itu kan di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah bendahara negara. Kalau di sananya aja enggak beres berarti APBN semua. Maka persoalan-persoalan ini harus kita pansus kan," ucap Desmond. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.