Jakarta: Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp349 triliun kembali mengemuka. Fraksi NasDem merupakan salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut.
“Walaupun tadi masih belum menemui kesepakatan, tapi kami terutama dari (Fraksi) NasDem, mengusulkan untuk dibentuk Pansus terkait kasus ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Maret 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan pembentukan pansus dinilai penting. Sehingga,bisa mempercepat penyelesaian polemik transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.
"Kita ingin kasus ini bisa mengalami percepatan penyelesaian,” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni menyampaikan hasil rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR dengan Tim Komite TPPU. Rapat tersebut dihadiri Ketua Tim Komite TPPU Mahfud MD, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kajati DKI Reda Manthovani, dan beberapa anggota komite lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Pasalnya, bendahara negara itu tengah menjalankan tugas di Bali.
Salah satu hasilnya yaitu sepakat kembali menggelar RDPU bersama Tim Komite TPPU. Sejumlah hal akan dibahas, di antaranya perbedaan data yang dimiliki Tim Komite TPPU dengan Sri Mulyani.
Dia menyampaikan perbedaan data tersebut diyakini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dia menginginkan agar Sri Mulyani menghadiri RDPU selanjutnya.
“Kami ingin Bu Menkeu turut hadir. Agar kita bisa jawab semua kebingungan ini,” ujar Sahroni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) tindak pidana
pencucian uang (TPPU) Rp349 triliun kembali mengemuka. Fraksi
NasDem merupakan salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut.
“Walaupun tadi masih belum menemui kesepakatan, tapi kami terutama dari (Fraksi) NasDem, mengusulkan untuk dibentuk Pansus terkait kasus ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Maret 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan pembentukan pansus dinilai penting. Sehingga,bisa mempercepat penyelesaian polemik transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (
Kemenkeu) tersebut.
"Kita ingin kasus ini bisa mengalami percepatan penyelesaian,” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni menyampaikan hasil rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR dengan Tim Komite TPPU. Rapat tersebut dihadiri Ketua Tim Komite TPPU Mahfud MD, Kepala
PPATK Ivan Yustiavandana, Kabareskrim
Polri Komjen Agus Andrianto, Kajati DKI Reda Manthovani, dan beberapa anggota komite lainnya.
Menteri Keuangan
Sri Mulyani tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Pasalnya, bendahara negara itu tengah menjalankan tugas di Bali.
Salah satu hasilnya yaitu sepakat kembali menggelar RDPU bersama Tim Komite TPPU. Sejumlah hal akan dibahas, di antaranya perbedaan data yang dimiliki Tim Komite TPPU dengan Sri Mulyani.
Dia menyampaikan perbedaan data tersebut diyakini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dia menginginkan agar Sri Mulyani menghadiri RDPU selanjutnya.
“Kami ingin Bu Menkeu turut hadir. Agar kita bisa jawab semua kebingungan ini,” ujar Sahroni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)