Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo. Dukungan partai menunggu penerbitan Perppu.
"Kita harus baca dulu kalaupun keluar itu perppunya bunyinya apa, bagaimana, memperkuat atau memperlemah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.
Muzani menyerahkan urgensi penerbitan Perppu pada Jokowi. Gerindra enggan mengintervensi keputusan Presiden.
"Presiden menganggap ini sebagai keadaan yang genting dan memaksa atau tidak begitu saja," ujar Muzani.
Dia menegaskan perppu wilayah subjektivitas Presiden. Partai politik pendukung sekalipun tidak bisa mengintervensi kebijakan yang menjadi hak prerogatif Presiden.
"Kalau memandang itu ya keluarkan kalau enggak ya sudah. Kan beliau kepala negara itu kekuasaan Presiden yang agak sulit diintervensi itu wilayah subjektif presiden," tegas Muzani.
Presiden masih mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Aturan akan menganulir revisi UU KPK yang baru disepakati DPR dan pemerintah.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani
menyerahkan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo. Dukungan partai menunggu penerbitan Perppu.
"Kita harus baca dulu kalaupun keluar itu perppunya bunyinya apa, bagaimana, memperkuat atau memperlemah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.
Muzani menyerahkan urgensi penerbitan Perppu pada Jokowi. Gerindra enggan mengintervensi keputusan Presiden.
"Presiden menganggap ini sebagai keadaan yang genting dan memaksa atau tidak begitu saja," ujar Muzani.
Dia menegaskan perppu
wilayah subjektivitas Presiden. Partai politik pendukung sekalipun tidak bisa mengintervensi kebijakan yang menjadi hak prerogatif Presiden.
"Kalau memandang itu ya keluarkan kalau enggak ya sudah. Kan beliau kepala negara itu kekuasaan Presiden yang agak sulit diintervensi itu wilayah subjektif presiden," tegas Muzani.
Presiden masih mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Aturan akan menganulir revisi UU KPK yang baru disepakati DPR dan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
