JK Minta UU KPK Diselesaikan Lewat MK

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diselesaikan lewat jalur konstitusi. Gugatan terhadap UU yang baru disahkan DPR itu pun sudah mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Masih ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu dulu (diselesaikan)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
 
JK mengakui wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) juga menjadi pembahasan di lingkaran pemerintah. Namun, opsi itu bukan menjadi pilihan utama.
"(Perppu) itu didiskusikan, didebatkan, cukupkan dengan debat-debat per hari itu. Tapi saya kira sangat penting itu jalan terakhir ya," kata JK.
 
Presiden Joko Widodo masih menimang-nimang opsi penerbitan Perppu KPK. Selain Perppu, opsi lain yang bisa ditempuh, yaitu uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), atau uji materi UU di tingkat legislatif (legislative review).