Jakarta: Pengamat ekonomi politik pangan Khudori menilai ancaman krisis pangan bagi Indonesia belum mengkhawatirkan. Saat ini yang terjadi adalah potensi penurunan angka produksi dan pasokan global akibat dampak perang.
“Indonesia belum akan krisis pangan. Kondisi pangan kita sekarang masih cukup baik, tapi politik kebijakan pangan belum berpihak nyata pada kesejahteraan dan daya tahan pangan nasional Indonesia," kata Khudori dalam diskusi dan peluncuran buku 'Mata Air Indonesia Maju: Gagasan Kepada Cak Imin' yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) di Bogor, Jumat, 19 Agustus 2022.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu menyayangkan minimnya komitmen para elite atas kedaulatan pangan Indonesia. Dia menilai elite Indonesia belum sepenuhnya menyadari krisis pangan sesungguhnya.
Kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Khudori berharap Wakil Ketua DPR tersebut mau bekerja dan berkomitmen secara penuh membangun sistem pangan nasional Indonesia yang solid. Terpenting, menyejahterakan petani.
"Indonesia perlu membangun sistem pangan supaya tidak bergantung pada kondisi pasar dunia. Cak Imin bisa memastikan ketercukupan lahan dan perlindungan atas lahan produktif terutama dalam peruntukan untuk produksi pangan," kata Khudori.
Tantangan utamanya pada industri pangan berskala trans nasional kerena hanya fokus pada beberpa komoditas utama. "Keanekaragaman hayati Indonesia belum banyak dimanfaatkan," kata dia.
Industri pangan trans nasional menguasai sistem pangan dari hulu ke hilir atau dari benih sampai supermarket. "Sementara negara minim perlindungan dan kebijakan yang mendorong sistem pertanian Indonesia lebih kuat dan stabil," kritiknya.
Hal lainnya, kata Khudori, tidak lagi menjadikan sistem pangan terpusat pada beras. Sementara itu, peniliti dan Kepala Pusat Studi Agraria IPB Rina Mardiana menilai perlindungan pemerintah pada sistem ekologis penghasil pangan nasional saat ini memprihatinkan.
"Alih fungsi lahan produktif pangan Indonesia tidak mencerminkan kehendak elite politik Indonesia pada kedaulatan pangan," kata Rina dalam diskusi serupa.
Dia menilai Cak Imin memiliki pengaruh dan dampak besar sebagai calon pemimpin nasional dengan basis pesantren. "Saya kira sebagai calon pemimpin, Cak Imin akan baik jika meyakinan kita semua komitmennya pada masalah pembaruan pangan dan agraria yang kita butuhkan," kata Rina.
Terlebih Cak Imin dari kalangan nahdliyin dan pesantren yang populasinya sangat besar di lapangan agraria dan pertanian. Dia yakin komitmen dan fokus pada masalah pangan serta agrarian dari Cak Imin dampaknya akan sangat besar.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan pentingnya menjamin subsidi bagi petani. Dia menyebut subsidi pada petani seperti benih dan pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi. Dia menegaskan subsidi pada petani berdampak pada produktivitas pertanian dan akibatnya langsung pada ketahanan pangan nasional.
"Jadi pemerintah tidak boleh sekedar berbangga kita surplus dan mandiri pangan. Tapi di satu sisi harus menjamin rakyat kecil bisa mengakses kebutuhan pokok yang dibutuhkan petani dalam produksi," kata Daniel.
Menurut Daniel, petani kecil hanya akan produksi dalam skala subsistem untuk kebutuhannya sendiri jika tidak bisa mengakses subsidi. Sehingga, negara harus menjami subsidi pada kelompok produktif terutama petani jika negara mau produktivitas nasional dan ketahanan pangan terjamin.
Daniel menyebut dibutuhkan kehendak politik untuk membantu menguatkan petani meski ancaman kirisis pangan nasional saat ini belum menjadi gejala rawan. "Jika input produksi tinggi petani tidak mau menggarap lahan, produktivitas turun dan krisis pangan bisa jadi aktual," tegasnya.
Hal lainnya, kata Khudori, tidak lagi menjadikan sistem pangan terpusat pada beras. Sementara itu, peniliti dan Kepala Pusat Studi Agraria IPB Rina Mardiana menilai perlindungan pemerintah pada sistem ekologis penghasil pangan nasional saat ini memprihatinkan.
"Alih fungsi lahan produktif pangan Indonesia tidak mencerminkan kehendak elite politik Indonesia pada kedaulatan pangan," kata Rina dalam diskusi serupa.
Dia menilai Cak Imin memiliki pengaruh dan dampak besar sebagai calon pemimpin nasional dengan basis pesantren. "Saya kira sebagai calon pemimpin, Cak Imin akan baik jika meyakinan kita semua komitmennya pada masalah pembaruan pangan dan agraria yang kita butuhkan," kata Rina.
Terlebih Cak Imin dari kalangan nahdliyin dan pesantren yang populasinya sangat besar di lapangan agraria dan pertanian. Dia yakin komitmen dan fokus pada masalah pangan serta agrarian dari Cak Imin dampaknya akan sangat besar.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan pentingnya menjamin subsidi bagi petani. Dia menyebut subsidi pada petani seperti benih dan pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi. Dia menegaskan subsidi pada petani berdampak pada produktivitas pertanian dan akibatnya langsung pada ketahanan pangan nasional.
"Jadi pemerintah tidak boleh sekedar berbangga kita surplus dan mandiri pangan. Tapi di satu sisi harus menjamin rakyat kecil bisa mengakses kebutuhan pokok yang dibutuhkan petani dalam produksi," kata Daniel.
Menurut Daniel, petani kecil hanya akan produksi dalam skala subsistem untuk kebutuhannya sendiri jika tidak bisa mengakses subsidi. Sehingga, negara harus menjami subsidi pada kelompok produktif terutama petani jika negara mau produktivitas nasional dan ketahanan pangan terjamin.
Daniel menyebut dibutuhkan kehendak politik untuk membantu menguatkan petani meski ancaman kirisis pangan nasional saat ini belum menjadi gejala rawan. "Jika input produksi tinggi petani tidak mau menggarap lahan, produktivitas turun dan krisis pangan bisa jadi aktual," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
