Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan otonomi daerah (otda) menjadi kunci peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dia menilai sejumlah langkah perlu diambil agar penyelenggaraan otda lebih baik.
Langkah pertama adalah mengubah paradigma pemerintah agar bekerja dengan basis inovasi. Kedua, membangun sinergi dan koordinasi pemerintahan yang kolaboratif. Terutama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
"Pendekatan triangulasi kepentingan antara pemerintah dan pemda, sektor swasta, dan masyarakat, perlu diperkuat sebagai bagian tahapan dari transformasi kapasitas pemerintahan daerah," ujar Ma'ruf dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25, melalui konferensi video di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin,26 April 2021.
Ketiga, pemetaan masalah dan kapasitas pemerintahan daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Pandemi covid-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan, dan akses data bagi respons cepat pemerintah dan pemerintah daerah (pemda).
Keempat, penguatan otda yang dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi jelas dan tegas. Kelima, perbaikan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif.
Baca: Pemerintah akan Evaluasi Peruntukan Dana Otsus
Keenam, pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh. "Organisasi perangkat daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu direviu, agar lebih sederhana," tutur Ma'ruf.
Ketujuh, konsisten mengimplementasikan deregulasi kebijakan. Ma'ruf menekankan produk hukum di daerah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan atau peraturan dengan tingkatan lebih tinggi.
Terakhir, otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif. "Pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru," jelasnya.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan otonomi daerah (
otda) menjadi kunci peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dia menilai sejumlah langkah perlu diambil agar penyelenggaraan otda lebih baik.
Langkah pertama adalah mengubah paradigma pemerintah agar bekerja dengan basis inovasi. Kedua, membangun sinergi dan koordinasi pemerintahan yang kolaboratif. Terutama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
"Pendekatan triangulasi kepentingan antara pemerintah dan pemda, sektor swasta, dan masyarakat, perlu diperkuat sebagai bagian tahapan dari transformasi kapasitas pemerintahan daerah," ujar Ma'ruf dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25, melalui konferensi video di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin,26 April 2021.
Ketiga, pemetaan masalah dan kapasitas pemerintahan daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Pandemi covid-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan, dan akses data bagi respons cepat pemerintah dan pemerintah daerah (
pemda).
Keempat, penguatan otda yang dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi jelas dan tegas. Kelima, perbaikan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif.
Baca:
Pemerintah akan Evaluasi Peruntukan Dana Otsus
Keenam, pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh. "Organisasi perangkat daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu direviu, agar lebih sederhana," tutur
Ma'ruf.
Ketujuh, konsisten mengimplementasikan deregulasi kebijakan. Ma'ruf menekankan produk hukum di daerah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan atau peraturan dengan tingkatan lebih tinggi.
Terakhir, otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif. "Pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
