Jokowi Serahkan Kasus Pembakaran Bendera ke Polisi

Yogi Bayu Aji 24 Oktober 2018 14:48 WIB
pembubaran hti
Jokowi Serahkan Kasus Pembakaran Bendera ke Polisi
Presiden Jokowi. Foto: Medcom.id/Lis Pratiwi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo enggan ikut campur soal pembakaran bendera yang diduga mirip dengan bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kasus itu dianggap urusan penegak hukum.
 
"Serahkan ke kepolisian," kata Jokowi di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Oktober 2018.
 
Di sisi lain, dia enggan banyak berkomentar soal perkara ini. Menurut dia, masalah sudah didiskusikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. "Menko Polhukam sudah (singgung)."
 
Sementara itu, Wiranto meminta Polri dan Kejaksaan Agung mendalami kasus ini. "Untuk menentukan penanganan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Wiranto, Selasa, 23 Oktober 2018.

Baca: Kejagung dan Polri Diminta Selesaikan Kasus Pembakaran Bendera

Wiranto menjelaskan pembakaran terjadi saat perayaan Hari Santri di Tasikmalaya dan Garut. Bendera ini juga ditemukan di daerah lain, tapi berhasil diamankan petugas.
 
Di Garut, pengamanan bendera ormas terlarang HTI itu dilakukan oknum Banser. Mereka mengamankan bendera dengan cara dibakar.
 
"PBNU telah meminta kepada GP Ansor untuk mengklarifikasi kejadian di Garut dan menyesalkan cara tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman," kata Wiranto.
 
Wiranto menyebut tak mungkin Banser sebagai ormas Islam membakar bendera berkalimat tauhid dengan sengaja. Ia menilai tindakan itu diambil untuk membersihkan penggunaan kalimat tauhid dari ormas terlarang seperti HTI.
 
"Walaupun demikian GP Ansor telah menyerahkan ketiga oknum Banser untuk diusut kepolisian melalui proses hukum yang adil," jelas Wiranto.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id