Kejagung dan Polri Diminta Selesaikan Kasus Pembakaran Bendera

Dheri Agriesta 24 Oktober 2018 03:20 WIB
pembubaran hti
Kejagung dan Polri Diminta Selesaikan Kasus Pembakaran Bendera
Menko Polhukam Wiranto. Foto: Antara/Reno Esnir.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga mirip dengan bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Polri dan Kejaksaan Agung diminta mendalami kasus ini.

"Dalam rangka memperjelas permasalahannya, maka klarifikasi dan pendalaman akan dilaksanakan Polri dan Kejaksaan Agung, untuk menentukan penanganan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Wiranto usai rapat di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Wiranto menjelaskan pembakaran terjadi saat perayaan Hari Santri di Tasikmalaya dan Garut. Bendera ini juga ditemukan di daerah lain, tapi berhasil diamankan petugas.


Sedangkan di Garut, pengamanan bendera ormas terlarang HTI itu dilakukan oknum Banser. Mereka mengamankan bendera dengan cara dibakar.

"PBNU telah meminta kepada GP Ansor untuk mengklarifikasi kejadian di Garut dan menyesalkan cara tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman," kata Wiranto.

Wiranto menyebut tak mungkin Banser yang merupakan bagian dari ormas Islam membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid dengan sengaja. Ia menilai tindakan itu diambil untuk membersihkan penggunaan kalimat tauhid dari ormas terlarang seperti HTI.

"Walaupun demikian GP Ansor telah menyerahkan ketiga oknum Banser untuk diusut kepolisian melalui proses hukum yang adil," jelas Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyesalkan tindakan pembakaran itu. Namun, seluruh pihak tak ingin peristiwa ini membuat umat Islam terpecah-belah.

"Jangan sampai menimbulkan perpecahan diantara Umat Islam yang dapat membahayakan persaudaraan bangsa," pungkas mantan Ketua Umum Hanura itu.

Rapat yang membahas permasalahan ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, MUI, dan PBNU juga turut menghadiri rapat tersebut.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id