Gedung BPK. Foto: MI
Gedung BPK. Foto: MI

Pemerintah Raih Predikat WTP dari BPK

Nasional BPK
Nur Azizah • 20 Juli 2020 16:50
Jakarta: Pemerintah kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 laporan keuangan kementerian dan lembaga serta 1 laporan keuangan bendahara umum negara pada 2019.
 
"Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, di mana Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat Tahun 2019 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai standar akuntansi pemerintahan," kata ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2020.
 
Menurut dia, mendapat gelar opini WTP tidak berarti tidak ada problem. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agung menemukan ada 31 masalah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini meliputi kelemahan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan.
 
"Sebanyak 13 di antaranya, pertama, kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua, kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi," ujar Agung.
 
Ketiga, masalah soal pengendalian atas pencatatan aset kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai. Keempat, pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP 2019 Rp2.876,76 triliun belum didukung standar akuntansi.
 
"Kelima, penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp44,20 triliun pada 34 kementerian/lembaga tidak seragam, serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan," tambah dia.
 
Keenam, penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) 2016 - 2019 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan. Hal ini disebabkan identitas perekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid dan adanya dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan.
 
Ketujuh, skema pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) pada pos pembiayaan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Investasi tanah PSN untuk kepentingan umum dinilai tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
 
Kedelapan, ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program/kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Kesembilan, adanya kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud, terutama pada kementerian/lembaga. 
 
"Masalah yang teridentifikasi adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, saldo kas yang tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat/belum disetor dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 kementerian/ lembaga," jelas Agung.
 
Menurut dia, ada ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan pada 53  kementerian/lembaga. Selain itu, pengendalian atas pengelolaan aset tetap pada 77 kementerian/lembaga belum memadai berdampak adanya saldo barang milik negara (BMN) yang tidak akurat.
 
Kesepuluh, terdapat surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan Ditjen Pajak dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi. Kesebelas, ada pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) pada Ditjen Pajak yang terindikasi bukan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.
 
Baca: Menkeu Laporkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 ke DPR
 
Agung memaparkan ada potensi kekurangan penetapan penerimaan negara dari pendapatan bea masuk/bea masuk antidumping (BMAD) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) pada Ditjen Bea dan Cukai. Kedua belas, BPK menemukan pembayaran restitusi pajak yang telah terbit surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) yang tidak segera diproses.
 
"Terakhir, adanya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang, serta penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja yang belum sesuai ketentuan pada sejumlah kementerian/lembaga," ujar Agung.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif