Pengelolaan Dana Penguatan Perbatasan Diminta Terintegrasi

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pengelolaan anggaran pembangunan 11 pos lintas batas negara (PLBN) terintegrasi. Total anggaran mencapai Rp24,3 triliun. "Kalau dikoordinasikan, diintegrasikan, dan implementasinya hebat sekali," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPP di Pullman Hotel, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu 11 Maret 2020. Baca: BNPP Diminta Tangguh Menjaga Perbatasan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu ingin PLBN turut dirasakan masyarakat di perbatasan. Anggaran bisa digunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun sekolah, sedangkan Kementerian Perdagangan menciptakan ekosistem pasar yang baik di sekitar PLBN. "Kalau terintegrasi, jadi barang yang bisa dilhat," ujarnya. Ilustrasi perbatasan. Foto: Pendam XII/Tpr Pemerintah menggelontorkan Rp24,3 triliun buat membangun 11 pos lintas batas negara (PLBN) baru. Pembangunan disebut guna memperkokoh kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Dari 11 target itu, baru satu PLBN baru yang selesai dibangun, yakni di Sota, Kabupaten Merauke. Seluruh pembangunan PLBN lainnya ditargetkan rampung maksimal awal 2021.