BNPP Diminta Tangguh Menjaga Perbatasan

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta tangguh menjaga perbatasan di Indonesia. Sejumlah masalah yang kerap terjadi di wilayah perbatasan tidak boleh terulang. "Sejengkal tanah pun dari wilayah ini tidak bisa lepas dari NKRI. Itu harus dilakukan dengan segala cara," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPP di Pullman Hotel, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu, 11 Maret 2020. Mahfud menuturkan BNNP bertanggung jawab atas tiga sektor di wilayah perbatasan, meliputi teritori fisik, keutuhan ideologi, hingga keutuhan dari bencana alam. Setiap sektor memiliki tantangan masing-masing. Baca: Penjagaan Wilayah Perbatasan Diperketat Tantangan teritori fisik, contohnya, terkait polemik Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan Tiongkok. "Hukum internasional mengatakan itu (Laut Natuna) Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia tapi dilanggar. Kita harus jaga itu," tegas Mahfud. Suasana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPP di Pullman Hotel, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu, 11 Maret 2020. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto Sedangkan, tantangan sektor keutuhan ideologi yakni soal gerakan separatis. BNPP juga berperan penting mencegah berkembangnya kelompok separatis di Tanah Air. "Untuk bencana alam, negara memang harus mengatasi (bencana) dan melindungi (masyarakat)," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Mahfud berharap BNPP sigap menghadapi semua tantangan. BNPP merupakan garis terdepan dalam menjaga perbatasan. "Artinya harus menjaga keutuhan bangsa. Itu bagian dari melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," ungkapnya. Rakornas BNPP kali ini akan membahas strategi penguatan pengamanan di perbatasan. Selain Mahfud, acara ini dihadiri Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.