Jakarta: Pengaruh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, terhadap sejarah politik Indonesia, terutama terkait warisan Gus Dur, semakin jelas dengan keputusan MPR untuk mencabut Ketetapan (TAP) MPR tentang pemberhentian Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid.
Langkah ini dianggap sebagai salah satu jasa besar Cak Imin kepada Gus Dur, yang juga merupakan pamannya, dalam upaya pemulihan nama baik Presiden yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi di Indonesia.
Keputusan pencabutan TAP Nomor II/MPR/2001 yang sebelumnya menegaskan pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden, diinisiasi oleh kader-kader PKB yang bekerja di parlemen. Dalam rapat paripurna MPR RI periode 2019-2024, akhirnya TAP ini resmi dicabut. Cak Imin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para kader PKB yang telah memperjuangkan pencabutan TAP tersebut.
"Saya apresiasi kerja-kerja sahabat-sahabat Fraksi PKB di DPR, juga MPR yang sejak lama memperjuangkan itu. Alhamdulilah hari ini terwujud,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2024.
Hubungan Cak Imin dan Gus Dur: Dari Keluarga ke Politik
Hubungan antara Cak Imin dan Gus Dur tidak hanya sebatas hubungan kekerabatan sebagai keponakan dan paman. Sejak lama, Muhaimin Iskandar menjadi bagian penting dari lingkaran politik Gus Dur. Saat PKB didirikan pada 1998 sebagai kendaraan politik kaum Nahdliyin, Cak Imin menjadi salah satu kader penting yang membantu Gus Dur memperkokoh posisi politiknya. Keduanya bekerja bersama dalam membentuk PKB sebagai partai yang memperjuangkan pluralisme, keadilan, dan hak-hak rakyat kecil.
Namun, hubungan keduanya sempat mengalami ketegangan politik pada 2008 ketika Cak Imin bersama beberapa kader PKB memilih jalur politik yang berbeda dengan Gus Dur. Meski demikian, setelah kepergian Gus Dur pada 2009, Muhaimin selalu menekankan bahwa warisan dan pemikiran Gus Dur harus tetap dihormati dan dilanjutkan oleh generasi penerus. Dalam berbagai kesempatan, Cak Imin selalu menyebut Gus Dur sebagai "Guru Bangsa" yang patut dikenang karena jasa-jasanya terhadap Indonesia.
Jasa Cak Imin melalui Kader PKB di Parlemen
Keputusan pencabutan TAP MPR tentang pemberhentian Gus Dur bukan hanya menjadi momen penting bagi keluarga besar Gus Dur, tetapi juga bagi Cak Imin dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui kader-kadernya di DPR dan MPR, PKB konsisten memperjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari strategi politik Cak Imin yang terus mendorong partainya untuk memperjuangkan kepentingan Gus Dur di parlemen.
Dalam rapat paripurna MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo, pencabutan TAP MPR tersebut akhirnya terwujud. Bamsoet menyatakan bahwa TAP MPR terkait pertanggungjawaban Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI sudah tidak berlaku lagi secara hukum.
Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam memulihkan nama Gus Dur dan menegaskan bahwa tindakan pemberhentian tersebut lebih didasarkan pada konflik politik daripada tindakan inkonstitusional.
Pentingnya Pencabutan TAP MPR Pemberhentian Gus Dur
Cak Imin menegaskan bahwa pencabutan TAP MPR ini sudah seharusnya dilakukan sejak lama, mengingat berbagai jasa dan kontribusi Gus Dur terhadap bangsa Indonesia. Gus Dur tidak hanya dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak minoritas dan pluralisme, tetapi juga sebagai Presiden yang menjaga prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi.
"Alhamdulilah, ini adalah keputusan yang kita tunggu-tunggu sejak dulu, bagaimana Gus Dur sebagai Presiden ke IV memang benar-benar konstitusional,” ujar Cak Imin.
Menurut Cak Imin, penolakan laporan pertanggungjawaban Gus Dur oleh MPR saat itu adalah bagian dari dinamika politik, dan bukan cerminan dari sikap inkonstitusional Gus Dur.
Dengan pencabutan TAP MPR tersebut, Cak Imin berharap masyarakat bisa melihat kembali jasa-jasa Gus Dur dengan lebih jernih dan adil. Dia menyebut bahwa Gus Dur telah meletakkan fondasi penting bagi kebebasan beragama, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemulihan nama baiknya melalui pencabutan TAP ini menjadi salah satu cara menghargai jasa-jasa besar Gus Dur untuk Indonesia.
Pemulihan Nama Baik Gus Dur dan Masa Depan PKB
Keberhasilan mencabut TAP MPR tentang pemberhentian Gus Dur juga menjadi langkah strategis bagi PKB dalam menjaga warisan Gus Dur. Sebagai partai yang lahir dari pemikiran Gus Dur, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin terus berupaya memperkuat posisi politiknya dengan berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur.
Cak Imin berharap keputusan ini bisa menjadi penanda bahwa politik Indonesia masih menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, serta mampu mengakui kesalahan di masa lalu. Dengan langkah ini, Gus Dur semakin diakui sebagai sosok pemimpin yang konstitusional dan berjasa besar dalam menjaga kebhinekaan dan keadilan di Indonesia.
Ke depan, Cak Imin dan PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Gus Dur, baik di parlemen maupun dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia.
Jakarta: Pengaruh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, terhadap sejarah politik Indonesia, terutama terkait warisan Gus Dur, semakin jelas dengan keputusan MPR untuk mencabut Ketetapan (TAP) MPR tentang pemberhentian Presiden ke-4 RI,
KH Abdurrahman Wahid.
Langkah ini dianggap sebagai salah satu jasa besar Cak Imin kepada
Gus Dur, yang juga merupakan pamannya, dalam upaya pemulihan nama baik Presiden yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi di Indonesia.
Keputusan pencabutan TAP Nomor II/MPR/2001 yang sebelumnya menegaskan pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden, diinisiasi oleh kader-kader PKB yang bekerja di parlemen. Dalam rapat paripurna MPR RI periode 2019-2024, akhirnya TAP ini resmi dicabut. Cak Imin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para kader PKB yang telah memperjuangkan pencabutan TAP tersebut.
"Saya apresiasi kerja-kerja sahabat-sahabat Fraksi PKB di DPR, juga MPR yang sejak lama memperjuangkan itu. Alhamdulilah hari ini terwujud,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2024.
Hubungan Cak Imin dan Gus Dur: Dari Keluarga ke Politik
Hubungan antara Cak Imin dan Gus Dur tidak hanya sebatas hubungan kekerabatan sebagai keponakan dan paman. Sejak lama, Muhaimin Iskandar menjadi bagian penting dari lingkaran politik Gus Dur. Saat PKB didirikan pada 1998 sebagai kendaraan politik kaum Nahdliyin, Cak Imin menjadi salah satu kader penting yang membantu Gus Dur memperkokoh posisi politiknya. Keduanya bekerja bersama dalam membentuk PKB sebagai partai yang memperjuangkan pluralisme, keadilan, dan hak-hak rakyat kecil.
Namun, hubungan keduanya sempat mengalami ketegangan politik pada 2008 ketika Cak Imin bersama beberapa kader PKB memilih jalur politik yang berbeda dengan Gus Dur. Meski demikian, setelah kepergian Gus Dur pada 2009, Muhaimin selalu menekankan bahwa warisan dan pemikiran Gus Dur harus tetap dihormati dan dilanjutkan oleh generasi penerus. Dalam berbagai kesempatan, Cak Imin selalu menyebut Gus Dur sebagai "Guru Bangsa" yang patut dikenang karena jasa-jasanya terhadap Indonesia.
Jasa Cak Imin melalui Kader PKB di Parlemen
Keputusan pencabutan TAP MPR tentang pemberhentian Gus Dur bukan hanya menjadi momen penting bagi keluarga besar Gus Dur, tetapi juga bagi Cak Imin dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui kader-kadernya di DPR dan MPR, PKB konsisten memperjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari strategi politik Cak Imin yang terus mendorong partainya untuk memperjuangkan kepentingan Gus Dur di parlemen.
Dalam rapat paripurna MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo, pencabutan TAP MPR tersebut akhirnya terwujud. Bamsoet menyatakan bahwa TAP MPR terkait pertanggungjawaban Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI sudah tidak berlaku lagi secara hukum.
Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam memulihkan nama Gus Dur dan menegaskan bahwa tindakan pemberhentian tersebut lebih didasarkan pada konflik politik daripada tindakan inkonstitusional.
Pentingnya Pencabutan TAP MPR Pemberhentian Gus Dur
Cak Imin menegaskan bahwa pencabutan TAP MPR ini sudah seharusnya dilakukan sejak lama, mengingat berbagai jasa dan kontribusi Gus Dur terhadap bangsa Indonesia. Gus Dur tidak hanya dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak minoritas dan pluralisme, tetapi juga sebagai Presiden yang menjaga prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi.
"Alhamdulilah, ini adalah keputusan yang kita tunggu-tunggu sejak dulu, bagaimana Gus Dur sebagai Presiden ke IV memang benar-benar konstitusional,” ujar Cak Imin.
Menurut Cak Imin, penolakan laporan pertanggungjawaban Gus Dur oleh MPR saat itu adalah bagian dari dinamika politik, dan bukan cerminan dari sikap inkonstitusional Gus Dur.
Dengan pencabutan TAP MPR tersebut, Cak Imin berharap masyarakat bisa melihat kembali jasa-jasa Gus Dur dengan lebih jernih dan adil. Dia menyebut bahwa Gus Dur telah meletakkan fondasi penting bagi kebebasan beragama, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemulihan nama baiknya melalui pencabutan TAP ini menjadi salah satu cara menghargai jasa-jasa besar Gus Dur untuk Indonesia.
Pemulihan Nama Baik Gus Dur dan Masa Depan PKB
Keberhasilan mencabut TAP MPR tentang pemberhentian Gus Dur juga menjadi langkah strategis bagi PKB dalam menjaga warisan Gus Dur. Sebagai partai yang lahir dari pemikiran Gus Dur, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin terus berupaya memperkuat posisi politiknya dengan berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur.
Cak Imin berharap keputusan ini bisa menjadi penanda bahwa politik Indonesia masih menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, serta mampu mengakui kesalahan di masa lalu. Dengan langkah ini, Gus Dur semakin diakui sebagai sosok pemimpin yang konstitusional dan berjasa besar dalam menjaga kebhinekaan dan keadilan di Indonesia.
Ke depan, Cak Imin dan PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Gus Dur, baik di parlemen maupun dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
