Jakarta: Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengungkap dugaan korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2024 adalah hal yang kompleks. Saat ini pihaknya terus berupaya menggali informasi lebih jauh soal hal ini. Kata Luluk, ada pihak-pihak yang bersedia memberikan keterangan.
“Sebagian dari kami itu berpikir ini hanya ada kesepakatan oleh kementerian atau pemerintah terkait dengan kuota, tetapi ternyata kemudian setelah kita dalamin ternyata tidak sesederhana itu,” kata Luluk dalam tayangan Metro TV, Selasa, 16 Juli 2024.
Luluk menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Pansus Haji dilakukan secara multilayer, berbagai pihak memberikan informasi dan pernyataan bahkan dokumen pendukung, yang membuat Pansus yakin bahwa ada proses yang tidak semestinya dilakukan.
“Tidak sesederhana soal pengalihan 10.000 dari kuota reguler ke kuota haji plus, tetapi ternyata di situ juga ada sebuah peristiwa-peristiwa lain,” ucap Luluk.
Luluk mengatakan kasus ini memang adalah permasalahan yang sensitif, tetapi pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mengungkap apa saja yang sebenarnya terjadi.
“Ini agak sensitif tetapi ini memang terselubung yang kemudian harus dibuka dan tentu harus didalami,” kata anggota DPR RI dari dapil Jateng yang meliputi Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.
Jakarta: Anggota Pansus
Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengungkap
dugaan korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2024 adalah hal yang kompleks. Saat ini pihaknya terus berupaya menggali informasi lebih jauh soal hal ini. Kata Luluk, ada pihak-pihak yang bersedia memberikan keterangan.
“Sebagian dari kami itu berpikir ini hanya ada kesepakatan oleh kementerian atau pemerintah terkait dengan kuota, tetapi ternyata kemudian setelah kita dalamin ternyata tidak sesederhana itu,” kata Luluk dalam tayangan Metro TV, Selasa, 16 Juli 2024.
Luluk menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Pansus Haji dilakukan secara multilayer, berbagai pihak memberikan informasi dan pernyataan bahkan dokumen pendukung, yang membuat Pansus yakin bahwa ada proses yang tidak semestinya dilakukan.
“Tidak sesederhana soal pengalihan 10.000 dari kuota reguler ke kuota haji plus, tetapi ternyata di situ juga ada sebuah peristiwa-peristiwa lain,” ucap Luluk.
Luluk mengatakan kasus ini memang adalah permasalahan yang sensitif, tetapi pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mengungkap apa saja yang sebenarnya terjadi.
“Ini agak sensitif tetapi ini memang terselubung yang kemudian harus dibuka dan tentu harus didalami,” kata anggota DPR RI dari dapil Jateng yang meliputi Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
