Jakarta: Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) jangan sering-sering menimbulkan polemik. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan sikap terkait hal itu.
"Saya mendukung OTT oleh KPK tapi juga mendukung upaya minimalisasi OTT melalui upaya menutup celah korupsi dengan digitalisasi. Itu, kan baik," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.
Mahfud mendukung penuh operasi senyap KPK. Tapi, dia juga setuju perbaikan sistem dengan cara digital, sehingga OTT tidak sering dilakukan.
"Jadi tak ada yang melarang OTT. Menurut saya OTT bagus sekali," ucap Mahfud.
Dia menegaskan pernyataannya tidak bisa diartikan dirinya mendukung penurunan prestasi KPK. Menurut Mahfud, kinerja Lembaga Antikorupsi tetap baik dan tidak berubah.
"Coba buka jejak digital, ketika orang mencemooh KPK yang sekarang karena katanya lemah saya lah yang pertama bilang di akhir 2020 bahwa secara kuantitatif KPK di bawah Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) lebih produktif dari KPK sebelumnya," ujar Mahfud.
Dia juga menegaskan pencegahan OTT dengan mendigitalisasi sistem bagus dilakukan. Celah korupsi diyakini tertutup jika kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta diatur dengan cara tidak bertemu langsung.
"Jadi mari kita dukung OTT oleh KPK tapi kita dukung juga upaya meminimalisir OTT dgn menutup celah korupsi melalui digitalisasi," kata Mahfud.
Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Dia menilai operasi senyap itu dapat memperjelek citra Indonesia.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang menangkap pejabat korup.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu enggak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ujar Luhut.
Jakarta: Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (
OTT) jangan sering-sering menimbulkan polemik. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan sikap terkait hal itu.
"Saya mendukung OTT oleh
KPK tapi juga mendukung upaya minimalisasi OTT melalui upaya menutup celah korupsi dengan digitalisasi. Itu, kan baik," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.
Mahfud mendukung penuh operasi senyap KPK. Tapi, dia juga setuju perbaikan sistem dengan cara digital, sehingga OTT tidak sering dilakukan.
"Jadi tak ada yang melarang OTT. Menurut saya OTT bagus sekali," ucap
Mahfud.
Dia menegaskan pernyataannya tidak bisa diartikan dirinya mendukung penurunan prestasi KPK. Menurut Mahfud, kinerja Lembaga Antikorupsi tetap baik dan tidak berubah.
"Coba buka jejak digital, ketika orang mencemooh KPK yang sekarang karena katanya lemah saya lah yang pertama bilang di akhir 2020 bahwa secara kuantitatif KPK di bawah Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) lebih produktif dari KPK sebelumnya," ujar Mahfud.
Dia juga menegaskan pencegahan OTT dengan mendigitalisasi sistem bagus dilakukan. Celah korupsi diyakini tertutup jika kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta diatur dengan cara tidak bertemu langsung.
"Jadi mari kita dukung OTT oleh KPK tapi kita dukung juga upaya meminimalisir OTT dgn menutup celah korupsi melalui digitalisasi," kata Mahfud.
Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Dia menilai operasi senyap itu dapat memperjelek citra Indonesia.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang menangkap pejabat korup.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu enggak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ujar Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
