OTT Dinilai Masih Efektif Bikin Jera Para Koruptor

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap tidak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal KPK tidak perlu sering-sering menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Yudi, OTT penting dilakukan karena efektif buat jera para koruptor. "Karena ketika suatu koruptor tertangkap, itu sebenarnya merupakan kampanye yang paling efektif dalam usaha memberantas korupsi. Kenapa, karena akan membuat efek jera bagi para koruptor lainnya, karena kita tahu koruptor ini dia tidak akan pernah berhenti korupsi kalau dia tidak ditangkap," kata Yudi dalam YouTube pribadinya, Rabu, 21 Desember 2022. Yudi menilai para koruptor itu berpikir akan selamat selama menduduki suatu jabatan dan memiliki kewenangan. Dengan begitu, dia akan selalu berani korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain dan juga kloni-kloninya. Menurut Anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri itu, OTT selalu menjadi perhatian karena berhasil secara cepat, efisien dan efektif menetapkan tersangka atau menaikkan suatu perkara ke penyidikan pascatertangkap tangannya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Maka itu, OTT penting dilakukan karena korupsi yang merupakan kejahatan tersembunyi itu hanya diketahui oleh sedikit orang, melibatkan uang yang begitu besar, dan waktu yang singkat. "Ketika tertangkap tangan maka tidak ada lagi alasan untuk mengelak, sebab barang buktinya ada, para pelakunya ada. Sehingga, dalam waktu 1x24 jam sejak tertangkap tangan bisa ditetapkan tersangkanya," ujar aparatur sipil negara (ASN) Polri itu. Yudi menyebut OTT menarik dilakukan karena orang yang terlihat bersih di publik belum tentu bersih. Poin penting OTT adalah tidak pandang bulu dalam menindak. Buktinya, kata Yudi, banyak pejabat terungkap adalah seorang koruptor. Mulai dari bupati, gubernur, walikota, hingga ketua atau pimpinan lembaga negara.   OTT disebut juga bisa mengungkap kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Misalnya, kata Yudi, pada saat OTT yang ditangkap baru pejabat setingkat kepala daerah. Namun, setelah pengembangan seringkali menyasar pada pimpinan lembaga atau pemerintah di pusat. Tak hanya itu, Yudi menyebut berkat OTT kasus korupsi yang tadinya hanya diketahui jumlah korupsi ratusan juga bisa mencapai puluhan miliar dalam proses pengembangan. Kemudian, kasusnya yang semula hanya satu terkait pengadaan barang dan jasa bisa menyasar kasus-kasus lain yang lebih besar. "Itu lah mengapa operasi tangkap tangan ditakuti, karena kita tidak tahu siapa nanti pelakunya. Kemudian, yang kedua berapa jumlah uangnya dan berapa perkara korupsi yang akan terungkap," ucap Yudi. Sebelumnya, Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai menjelekkan negara jika sering dilakukan. "Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, begitu," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022. Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang menangkap pejabat korup.