Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak masyarakat mengikuti pogram Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Gerakan tersebut dapat mempercepat penanganan stunting.
Muhadjir yakin persoalan stunting bisa diselesaikan jika setiap orang dapat menanangani satu anak dengan anggaran Rp450 ribu. Hal itu dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.
"Itu ada (sekitar) 5 juta saja yang ikut berkontribusi selesai stunting kita. Karena itu saya mohon ini digiatkan gerakan Bapak dan Ibu asuh anak stunting," ujar Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022.
Selain itu, Muhadjir mendorong perusahaan besar untuk ikut menangani stunting di 12 provinsi prioritas. Caranya, dengan membuat program corporate social responsibility (CSR) terkait stunting.
"Kepada pemimpin perusahaan di tempat-tempat yang stunting masih tinggi supaya peduli terhadap penanganan stunting ini agar menyisihkan CSR khususnya untuk stunting," kata dia.
Kendati demikian, Muhadjir memastikan anggaran pemerintah dalam menangani stunting cukup. Namun, adanya keterlibatan swasta diyakini bakal mempercepat penanganan stunting.
"Anggaran itu kan ada dari pusat, ada dari daerah. Mana yang untuk stunting itu sudah ada, tinggal bagaimana bisa diimplementasikan bersama-sama sasaran yang tepat by name by addres," kata dia.
Lebih lanjut, dari 12 provinsi prioritas itu, pemerintah telah membagi menjadi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan lima provinsi lainya merupakan daerah dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak masyarakat mengikuti pogram Bapak Asuh Anak Stunting
(BAAS). Gerakan tersebut dapat mempercepat penanganan
stunting.
Muhadjir yakin persoalan stunting bisa diselesaikan jika setiap orang dapat menanangani satu anak dengan anggaran Rp450 ribu. Hal itu dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.
"Itu ada (sekitar) 5 juta saja yang ikut berkontribusi selesai stunting kita. Karena itu saya mohon ini digiatkan gerakan Bapak dan Ibu asuh anak stunting," ujar Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022.
Selain itu, Muhadjir mendorong perusahaan besar untuk ikut menangani stunting di 12 provinsi prioritas. Caranya, dengan membuat program
corporate social responsibility (CSR) terkait stunting.
"Kepada pemimpin perusahaan di tempat-tempat yang stunting masih tinggi supaya peduli terhadap penanganan stunting ini agar menyisihkan CSR khususnya untuk stunting," kata dia.
Kendati demikian, Muhadjir memastikan anggaran pemerintah dalam menangani stunting cukup. Namun, adanya keterlibatan swasta diyakini bakal mempercepat penanganan stunting.
"Anggaran itu kan ada dari pusat, ada dari daerah. Mana yang untuk stunting itu sudah ada, tinggal bagaimana bisa diimplementasikan bersama-sama sasaran yang tepat
by name by addres," kata dia.
Lebih lanjut, dari 12 provinsi prioritas itu, pemerintah telah membagi menjadi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan lima provinsi lainya merupakan daerah dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)