Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat kerja (raker) percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas. Pihaknya menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen pada 2024.
"Artinya kita harus menurunkan lagi stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama," ujar Ma'ruf saat membuka raker percepatan penurunan stunting, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022.
Ma'ruf menjelaskan dari 12 provinsi telah dibagi menjadi tujuh provinsi dengan stunting tertinggi, dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Adapun tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara.
"Intervensi (penanganan stunting) di 12 provinsi akan menyasar lebih dari 60 persen anak balita," jelas Ma'ruf.
Dalam rapat tersebut ia meminta terlebih dulu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan laporan tentang penguatan koordinasi sinkronisasi dan intergrasi program kegiatan di kementerian, lembaga (KL), dan di daerah.
Kemudian Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo diminta menyampaikan laporan percepatan stunting khususnya di 12 provinsi prioritas dan hasil pendampingan oleh tim pendamping keluarga (TPK). Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) diminta menyampaikan penajaman prioritas penangan stunting di daerah.
Selanjutnya, Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan diminta menyampaikan strategi perencanaan dan percepatan penurunan stunting di tingkat KL. Lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan menyampaikan penguatan intervensi penanganan stunting di 12 provinsi.
Dalam raker tersebut beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir antara lain seperti Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Razinul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan lainnya.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin memimpin rapat kerja (raker) percepatan penurunan
stunting di 12 provinsi prioritas. Pihaknya menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen pada 2024.
"Artinya kita harus menurunkan lagi stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama," ujar Ma'ruf saat membuka raker percepatan penurunan stunting, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022.
Ma'ruf menjelaskan dari 12 provinsi telah dibagi menjadi tujuh provinsi dengan stunting tertinggi, dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Adapun tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara.
"Intervensi (penanganan stunting) di 12 provinsi akan menyasar lebih dari 60 persen anak balita," jelas Ma'ruf.
Dalam rapat tersebut ia meminta terlebih dulu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan laporan tentang penguatan koordinasi sinkronisasi dan intergrasi program kegiatan di kementerian, lembaga (KL), dan di daerah.
Kemudian Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo diminta menyampaikan laporan percepatan stunting khususnya di 12 provinsi prioritas dan hasil pendampingan oleh tim pendamping keluarga (TPK). Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) diminta menyampaikan penajaman prioritas penangan stunting di daerah.
Selanjutnya, Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan diminta menyampaikan strategi perencanaan dan percepatan penurunan stunting di tingkat KL. Lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan menyampaikan penguatan intervensi penanganan stunting di 12 provinsi.
Dalam raker tersebut beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir antara lain seperti Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Razinul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)