Jakarta: Tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegur TNI terkait sikap sejumlah anggota yang ikut-ikutan mengomentari kebijakan pemerintah dinilai wajar. Jokowi berhak menegur semua prajurit TNI berdasarkan aturan yang berlaku.
"Harus tahu bahwa UUD 1945 itu menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Gelisah Grup WA TNI dan Polri', Minggu, 6 Maret 2022.
Ngabalin mengatakan Jokowi merupakan pimpinan tertinggi anggota TNI seluruh angkatan. Sehingga, Jokowi tak perlu meminta bantuan pimpinan TNI untuk menegur seluruh anggota di Indonesia.
"Sehingga, sebagai seorang Kepala Negara, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, pesan ini harus bisa sampai di dusun sana, langsung dari mulut presiden," ujar Ngabalin.
Teguran Jokowi dinilai tepat. Begitu pula timing publikasinya. Ngabalin menyebut teguran itu sampai masuk ke telinga salah satu anggota TNI yang saat ini bertugas di ujung Indonesia. Teguran dari Jokowi lebih cepat diterima dari pimpinan TNI.
"Tadi pagi saya bicara juga dengan kawan-kawan juga di Merauke, itu artinya apa? anda bisa bayangkan kalau itu disampaikan ke pimpinan itu butuh berapa lama baru bisa sampai prosesnya," tutur Ngabalin.
Baca: Presiden: Tidak Ada Demokrasi bagi Anggota TNI-Polri
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.
Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan ibu kota masih menghiasi ruang publik.
Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Jokowi minta TNI-Polri mengantisipasi.
"Karena saya lihat di Whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," ujar Jokowi.
Jakarta: Tindakan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) yang menegur TNI terkait sikap sejumlah anggota yang ikut-ikutan mengomentari kebijakan pemerintah dinilai wajar. Jokowi berhak menegur semua prajurit
TNI berdasarkan aturan yang berlaku.
"Harus tahu bahwa UUD 1945 itu menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam acara
Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Gelisah Grup WA TNI dan Polri', Minggu, 6 Maret 2022.
Ngabalin mengatakan Jokowi merupakan pimpinan tertinggi anggota TNI seluruh angkatan. Sehingga, Jokowi tak perlu meminta bantuan pimpinan TNI untuk menegur seluruh anggota di Indonesia.
"Sehingga, sebagai seorang Kepala Negara, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, pesan ini harus bisa sampai di dusun sana, langsung dari mulut presiden," ujar Ngabalin.
Teguran Jokowi dinilai tepat. Begitu pula timing publikasinya. Ngabalin menyebut teguran itu sampai masuk ke telinga salah satu anggota TNI yang saat ini bertugas di ujung Indonesia. Teguran dari Jokowi lebih cepat diterima dari pimpinan
TNI.
"Tadi pagi saya bicara juga dengan kawan-kawan juga di Merauke, itu artinya apa? anda bisa bayangkan kalau itu disampaikan ke pimpinan itu butuh berapa lama baru bisa sampai prosesnya," tutur Ngabalin.
Baca:
Presiden: Tidak Ada Demokrasi bagi Anggota TNI-Polri
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.
Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan ibu kota masih menghiasi ruang publik.
Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Jokowi minta TNI-Polri mengantisipasi.
"Karena saya lihat di W
hatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
