Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.
Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan ibu kota masih menghiasi ruang publik.
Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Ia menyebut
"Karena saya lihat di whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," Jokowi mengulangi penegasannya.
Baca: Presiden Sebut TNI dan Polri Berkontribusi Besar dalam Percepatan Vaksinasi
Jokowi menginstruksikan TNI-Polri membenahi disiplin anggota, khususnya terhadap segala kebijakan pemerintah. Menurutnya, disiplin tersebut saat ini sudah semakin kendur.
"Kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Tentara dan Polri itu dibatasi aturan pimpinan. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, apalagi dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada namanya demokrasi di tentara, di kepolisian. Tidak ada," jelas mantan wali kota Solo itu.
Kedisiplinan ketat juga berlaku bagi keluarga TNI-Polri. Kepala negara tidak ingin para istri prajurit beraktivitas atau berpendapat terlalu bebas di lingkungan masyarakat.
"Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa ibu-ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain, kemudian memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Sekali lagi, di tentara, di kepolisian, tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinasi secara kesatuan," ujar dia.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo menegaskan jajaran TNI dan
Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.
Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan
ibu kota masih menghiasi ruang publik.
Presiden tidak ingin kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi terkait hal tersebut. Ia menyebut
"Karena saya lihat di whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," Jokowi mengulangi penegasannya.
Baca:
Presiden Sebut TNI dan Polri Berkontribusi Besar dalam Percepatan Vaksinasi
Jokowi menginstruksikan TNI-Polri membenahi disiplin anggota, khususnya terhadap segala kebijakan pemerintah. Menurutnya, disiplin tersebut saat ini sudah semakin kendur.
"Kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Tentara dan Polri itu dibatasi aturan pimpinan. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, apalagi dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada namanya demokrasi di tentara, di kepolisian. Tidak ada," jelas mantan wali kota Solo itu.
Kedisiplinan ketat juga berlaku bagi keluarga TNI-Polri. Kepala negara tidak ingin para istri prajurit beraktivitas atau berpendapat terlalu bebas di lingkungan masyarakat.
"Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa ibu-ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain, kemudian memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Sekali lagi, di tentara, di kepolisian, tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinasi secara kesatuan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
