Wapres: Pengembangan Ekonomi Syariah Perlu Kerja Keras

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu kerja keras. Pasalnya, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. "Indeks itu mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air," kata Ma'ruf Amin pada perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang diselenggarakan LinkAja secara virtual dari Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ma'ruf mengatakan tingkat literasi keuangan syariah baru 8,93 persen dan indeks inklusi keuangan syariah 9,1 persen. Angka tersebut cukup rendah mengingat Indonesia sejatinya negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Untuk meningkatkan kemampuan dan jumlah pengguna jasa keuangan syariah tersebut, Ma'ruf Amin meminta seluruh penyelenggara jasa keuangan syariah memperluas layanannya. Mereka diminta memanfaatkan perkembangan teknologi.     "Dengan indeks yang masih rendah memberikan kita peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis teknologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia," tukas dia. Baca: Peran Ekonomi Syariah Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah. Tugas dan fungsi KNEKS semakin luas tidak hanya mengutamakan peningkatan aset keuangan syariah, tetapi juga mendorong sektor riil industri halal. Dengan populasi muslim terbesar serta didukung dengan regulasi dan layanan jasa keuangan syariah berbasis teknologi, Ma'ruf berharap Indonesia dapat menjadi referensi industri halal dan keuangan syariah. Dia ingin Indonesiamenjadi pusat keuangan syariah dan industri halal.