Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto

Sekolah Dinilai Belum Memahami Regulasi Perlindungan Siswa

Nasional kpai kekerasan anak
Theofilus Ifan Sucipto • 18 Februari 2020 13:48
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pengetahuan pihak sekolah terkait regulasi perlindungan murid masih minim. Situasi ini ditenggarai jadi salah satu penyebab masih tingginya pelanggaran hak anak.
 
Regulasi dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 
"Permendikbud bagus tapi tidak dipahami. Jangankan isinya, ditanya tentang apa saja tidak paham," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Retno menegaskan Permendikbud itu mengatur pencegahan kekerasan di sekolah. Salah satunya, sekolah wajib mencantumkan kontak darurat bagi siswa yang menjadi saksi kekerasan. "Namun Permendikbud ini tidak dipahami sekolah-sekolah yang KPAI sempat datangi," ujarnya.
 
Retno mengusulkan agar sekolah menjadi basis pencegahan kekerasan terhadap anak. Setiap sekolah juga dipandang perlu punya psikolog.
 
"Kalau punya masalah, jadi mudah marah dan anak jadi korban. Ini untuk menghentikan kekerasan pada anak," tuturnya.
 
Sekolah Dinilai Belum Memahami Regulasi Perlindungan Siswa
KPAI menggelar konferensi pers terkait data kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2019. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto
 
Retno mendorong Kemendikbud dan Kementerian Agama menggelar pelatihan bagi para guru. Misalnya, pelatihan kepekaan membaca situasi siswa. Pelatihan ini dinilai penting agar guru bisa menganalisis latar belakang keluarga murid. Pasalnya, perundungan di sekolah kerap dilakukan oleh anak yang salah pola asuh.
 
"Mereka (murid) bisa salah, tapi harus dikasih kesempatan memperbaiki diri sehingga kasus kekerasan pendidikan menurun," pungkas Retno.
 
KPAI mempublikasi data pelanggaran hak anak sepanjang 2019. Hasilnya, jumlah pelanggaran hak anak masih memprihatinkan, yakni mencapai 4.369 kasus.
 
Jenis kasus pelanggaran hak anak yang dilakukan yakni 896 kasus sosial dan anak dalam situasi darurat, 193 kasus agama dan budaya, 108 kasus terkait hak sipil dan partisipasi, dan 344 kasus jenis kesehatan dan napza.
 
Pelanggaran hak anak di sektor pendidikan ditemukan sebanyak 321 kasus. Pornografi dan kejahatan siber 653 kasus, anak berhadapan hukum (ABH) 1.251 kasus, trafficking dan eksploitasi 244 kasus, dan kasus perlindungan anak lainnya sebanyak 68 kasus.
 

(AGA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif