Sertifikat tanah. Foto: Antara/Umarul Faruq
Sertifikat tanah. Foto: Antara/Umarul Faruq

Sofyan Djalil Dinilai Sudah Resah dengan Ulah Mafia Tanah

Nasional kasus tanah sengketa tanah bpn kementerian agraria dan tata ruang
Achmad Zulfikar Fazli • 12 November 2020 21:51
Jakarta: Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkap adanya perlawanan mafia tanah melalui buzzer disambut baik. Pernyataan itu dinilai bentuk keresahan Sofyan terhadap ulah mafia yang harus segera diatasi.
 
"Ini bagus, beliau terbuka. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi gunung es. Masalah itu menumpuk. Kalau ini kan sudah dibuka, ada mafia tanah, ada penggunaan buzzer-buzzer," ujar komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing saat dihubungi, Kamis, 12 November 2020.
 
Emrus menjelaskan, dalam komunikasi, ada metode membolak-balikkan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah. Ini biasa dilakukan orang yang melakukan komunikasi tidak berintegritas, seperti buzzer.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Buzzer bisa membingkai suatu pihak dalam sengketa tanah sebagai orang yang dizalimi atau korban yang dirampas tanahnya. Sementara itu, lawannya dikesankan sebagai orang serakah dan culas. Menurut dia, buzzer ini akan menyulitkan Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.
 
"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.
 
Emrus menyarankan Kementerian ATR/BPN melawan semua buzzer mafia tanah. Caranya, dengan mengerahkan karyawan BPN di seluruh Indonesia dan keluarganya untuk aktif di media sosial (medsos).
 
Seluruh karyawan BPN harus menyampaikan penjelasan secara terang benderang, masif, terstruktur, sistematis, berkesinambungan, inovatif dan kreatif. Penyampaian pesan itu tidak boleh berhenti karena buzzer muncul akibat ada kekosongan komunikasi.
 
"Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif," tutur pendiri lembaga EmrusCorner ini.
 
Emrus mengatakan Kementerian ATR/BPN bisa menjadikan perlawanan pegawainya terhadap buzzer sebagai salah satu credit point untuk naik jabatan. Kriteria penilaiannya ialah dari jumlah pengikut di medsos.
 
Sedangkan, keluarga pegawai BPN bisa diberikan dana promosi untuk melawan para buzzer di medsos. Salah satu yang bisa digaungkan di medsos adalah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian dan Kejaksaan memberantas mafia tanah.
 
"Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga," tegasnya.
 
Baca: Kementerian ATR Rapatkan Barisan Hadapi Mafia Tanah
 
Emrus juga menyarankan Kepala Biro Humas atau Komunikasi langsung berada di bawah menteri agar koordinasinya lancar dalam melawan buzzer mafia tanah. "Dia harus selalu ada di sisi menteri. Sekarang terlalu jauh dengan menteri," ujar Emrus.
 
Sofyan Djalil mengungkapkan adanya perlawanan balik dari mafia tanah. Mereka mengerahkan buzzer untuk melawan Kementerian ATR/BPN.
 
"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan kementerian," kata Sofyan, Selasa, 10 November 2020.
 
Sofyan mengatakan mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta. "Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya? bagi kita mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," ujar Sofyan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif