Kementerian ATR Rapatkan Barisan Hadapi Mafia Tanah

Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instasi pemerintah pada Rabu, 11 November 2020. Rapat membahas dugaan keterlibatan pejabat pada sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur.  Rapat tertutup itu menindaklanjuti laporan terhadap pejabat Kantor Wilayah BPN DKI dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Rapat diduga juga membahas surat keputusan BPN terkait pembatalan sertifikat tanah di Cakung. Namun, Kementerian ATR masih irit bicara soal hasil pertemuan itu.  "Pak Menteri (Sofyan Djalil) tidak hadir di dalam pertemuan tersebut, " kata Humas Kementerian ATR BPN, Rizky, di Jakarta, Kamis, 12 November 2020. Baca: Berantas Mafia Tanah dengan Reforma Agraria Kementerian ATR merapatkan barisan setelah Sofyan Djalil mengambil tindakan tegas terhadap sembilan pejabat yang 'bermain' di dalam sengketa tanah. Mereka diduga bekerja sama dengan mafia tanah. "Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan, Selasa, 10 November 2020. Sofyan mengatakan para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat kegaduhan. Mereka hendak memutarbalikkan fakta dengan seolah-olah menjadi korban. Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP. Dia mengaku mendapat informasi adanya buzzer dalam sengketa tanah. Johan mengusulkan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi mafia tanah.