Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj. Foto: MI/Rommy Pujianto
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj. Foto: MI/Rommy Pujianto

Pemerintah Diminta Menyelaraskan UU Ciptaker dengan Baik

Nasional pbnu Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 10 Oktober 2020 18:18
Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah dan DPR menyelaraskan kembali Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebaik mungkin. Aturan sapu jagat ini rentan menuai polemik lantaran memuat begitu banyak pasal.
 
"UU Cipta Kerja ini meliputi 76 undang-undang hampir 1.000 halaman, kami berpendapat silahkan pemerintah (dan) DPR melakukan sinkronisasi," kata Ketua PBNU Said Aqil Siroj dikutip dari akun YouTube Kang Said Official, Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Menurut dia, penyelarasan terhadap UU Ciptaker sangat penting. Hal itu agar aturan tersebut bisa diterima oleh masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengingatkan pemerintah soal kaidah Islam dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Seluruh kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
 
"Tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," ujar dia.
 
Baca: Jokowi: UU Cipta Kerja Hanya Mengatur Pendidikan Formal di KEK
 
Para buruh melakukan aksi mogok kerja dan berdemonstrasi menolak UU Ciptaker pada 6-8 Oktober 2020. Mereka menganggap UU Ciptaker merugikan buruh.
 
Beberapa buruh pun kecewa lantaran pengesahan UU Ciptaker dilakukan oleh DPR tanpa berunding dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan perwakilan buruh.
 
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menjamin aturan turunan UU Ciptaker akan dibahas secara terbuka. Pembahasan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) bakal melibatkan banyak pihak.
 
"Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat," kata Jokowi dalam konferensi pers rapat terbatas (ratas) melalui YouTube Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Pemerintah juga terbuka terhadap usulan daerah. Dengan begitu, aturan turunan UU Ciptaker ini mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif