Jakarta: Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan banyak opsi yang bisa diambil Presiden Jokowi terkait Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Di antaranya dengan melakukan perpanjangan dinas keprajuritan (PDK).
"Bisa saja Presiden memandang perlu memperpanjang dinas keprajuritannya (PDK)," kata Effendi di Museum Nasional. Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 30 November 2017.
Baca: Penggantian Gatot Nurmantyo tak Boleh 'Grasak Grusuk'
Anggota Komisi I DPR ini menyadari bahwa Gatot akan memasuki usia pensiun, yakni 58 tahun pada Maret 2018. Namun opsi PDK dapat dipilih Presiden jika dianggap perlu PDK tersebut.
"PDK itu bisa sampai satu tahun. Dan itu bisa diperpanjang sampai lima kali. Beberapa Panglima sebelumnya sudah mendapatkan itu," ucap dia.
Baca: Presiden: Banyak Nama Calon Pengganti Panglima TNI
Effendi menambahkan opsi lainnya adalah Gatot dapat diganti dalam masa persidangan kali ini atau tahun depan. Kemudian pergantian Panglima tidak harus bergilir dengan Matra TNI lainnya. "Tapi dapat bergilir. Itu semua tergantung Presiden," tandas dia.
Jakarta: Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan banyak opsi yang bisa diambil Presiden Jokowi terkait Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Di antaranya dengan melakukan perpanjangan dinas keprajuritan (PDK).
"Bisa saja Presiden memandang perlu memperpanjang dinas keprajuritannya (PDK)," kata Effendi di Museum Nasional. Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 30 November 2017.
Baca: Penggantian Gatot Nurmantyo tak Boleh 'Grasak Grusuk'
Anggota Komisi I DPR ini menyadari bahwa Gatot akan memasuki usia pensiun, yakni 58 tahun pada Maret 2018. Namun opsi PDK dapat dipilih Presiden jika dianggap perlu PDK tersebut.
"PDK itu bisa sampai satu tahun. Dan itu bisa diperpanjang sampai lima kali. Beberapa Panglima sebelumnya sudah mendapatkan itu," ucap dia.
Baca: Presiden: Banyak Nama Calon Pengganti Panglima TNI
Effendi menambahkan opsi lainnya adalah Gatot dapat diganti dalam masa persidangan kali ini atau tahun depan. Kemudian pergantian Panglima tidak harus bergilir dengan Matra TNI lainnya. "Tapi dapat bergilir. Itu semua tergantung Presiden," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
