Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meyakini Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan waktu yang tepat soal penggantian Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot bakal memasuki masa pensiun Maret 2018.
"Prinsipnya, menurut saya, karena ini urusan pertahanan memang harus tidak boleh ada 'grasak grusuk'. Meski demikian tidak boleh juga ada proses yang berlama-lama, jadi silakan timing tepatnya saya yakin Presiden paling tahu," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 27 November 2017.
Komisi I terbuka dengan rotasi Panglima TNI baik kembali diisi matra Angkatan Darat maupun diamanatkan ke matra Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Meutya berpandangan rotasi matra untuk Panglima TNI bukan keharusan.
"Rotasi memang salah satu aspek, tapi itu tidak menjadi keharusan untuk diikuti, karena ada juga aspek kondisi sosial politik yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini Presiden," ujar politikus Partai Golkar itu.
Menurut Meutya, Presiden juga dimungkinkan meminta perpanjangan waktu lantaran belum menemukan nama pengganti yang tepat. Meutya tetap meyakini Presiden Jokowi punya hitung-hitungan yang tepat.
"Kalau tidak ada perpanjangan, maka masa berakhirnya kan Maret. Perlu waktu kurang lebih maksimal 20 hari, tapi biasanya enggak selama itu juga di DPR," ucap Meutya.
Anggota Komisi I Dave Laksono mengklaim mendapat informasi akan ada surat dari Istana soal pergantian Gatot dalam waktu dekat. Pembahasan nama baru panglima TNI diharapkan rampung akhir tahun ini agar persiapan peralihan tongkat kepemimpinan bisa maksimal dilakukan.
"Saya harapkan suratnya bisa masuk segera ke DPR, sehingga sebelum masa reses yang akan datang, kami sudah bisa melakukan fit and proper test," ucap Dave.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meyakini Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan waktu yang tepat soal penggantian Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot bakal memasuki masa pensiun Maret 2018.
"Prinsipnya, menurut saya, karena ini urusan pertahanan memang harus tidak boleh ada 'grasak grusuk'. Meski demikian tidak boleh juga ada proses yang berlama-lama, jadi silakan timing tepatnya saya yakin Presiden paling tahu," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 27 November 2017.
Komisi I terbuka dengan rotasi Panglima TNI baik kembali diisi matra Angkatan Darat maupun diamanatkan ke matra Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Meutya berpandangan rotasi matra untuk Panglima TNI bukan keharusan.
"Rotasi memang salah satu aspek, tapi itu tidak menjadi keharusan untuk diikuti, karena ada juga aspek kondisi sosial politik yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini Presiden," ujar politikus Partai Golkar itu.
Menurut Meutya, Presiden juga dimungkinkan meminta perpanjangan waktu lantaran belum menemukan nama pengganti yang tepat. Meutya tetap meyakini Presiden Jokowi punya hitung-hitungan yang tepat.
"Kalau tidak ada perpanjangan, maka masa berakhirnya kan Maret. Perlu waktu kurang lebih maksimal 20 hari, tapi biasanya enggak selama itu juga di DPR," ucap Meutya.
Anggota Komisi I Dave Laksono mengklaim mendapat informasi akan ada surat dari Istana soal pergantian Gatot dalam waktu dekat. Pembahasan nama baru panglima TNI diharapkan rampung akhir tahun ini agar persiapan peralihan tongkat kepemimpinan bisa maksimal dilakukan.
"Saya harapkan suratnya bisa masuk segera ke DPR, sehingga sebelum masa reses yang akan datang, kami sudah bisa melakukan fit and proper test," ucap Dave.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
