Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta tak semua jatah kursi pimpinan MPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) diambil partai koalisi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kursi pimpinan MPR dan AKD dinilai perlu dibagi proporsional.
"Untuk jadi pimpinan-pimpinn di MPR, DPR khususnya, itu kan ada sistem proporsional. Jadi pimpinan AKD, itu dibagi proporsional. Enggak bisa diambil semua oleh pemenang," kata Saleh di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2019.
Menurut dia, semau partai yang memiliki kursi di parlemen memiliki hak mendapatkan jatah kursi pimpinan di AKD. Ini dilakukan tanpa melihat jumlah kursi terbanyak atau koalisi gabungan partai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kalau secara proporsional ada hak untuk dapat bagian pimpinan, ketua komisi atau wakil ketua komisi misalnya, ketua AKD atau wakil ketua AKD yang lain, tetap diberikan," kata Saleh.
Baca: Muhaimin Melobi Ma`ruf Amin Demi Kursi Ketua MPR
Untuk kursi pimpinan DPR, Saleh pasrah partainya tidak mendapatkan jatah. Dia tak masalah kursi pimpinan DPR diberikan semua untuk partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah.
Namun, dia ingin pimpinan DPR mampu mengakomodasi semua kepentingan yang ada di DPR. Kepentingan koalisi tidak boleh mengesampingkan suara-suara partai-partai di luar pemerintahan.
"Saya kira enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Dan itu kan bukan hanya di kita, di negara lain juga begitu kok, yang menjadi pimpinan yang menang biasanya. Dari kita enggak ada masalah," pungkas dia.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta tak semua jatah kursi pimpinan MPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) diambil partai koalisi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kursi pimpinan MPR dan AKD dinilai perlu dibagi proporsional.
"Untuk jadi pimpinan-pimpinn di MPR, DPR khususnya, itu kan ada sistem proporsional. Jadi pimpinan AKD, itu dibagi proporsional. Enggak bisa diambil semua oleh pemenang," kata Saleh di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2019.
Menurut dia, semau partai yang memiliki kursi di parlemen memiliki hak mendapatkan jatah kursi pimpinan di AKD. Ini dilakukan tanpa melihat jumlah kursi terbanyak atau koalisi gabungan partai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kalau secara proporsional ada hak untuk dapat bagian pimpinan, ketua komisi atau wakil ketua komisi misalnya, ketua AKD atau wakil ketua AKD yang lain, tetap diberikan," kata Saleh.
Baca: Muhaimin Melobi Ma`ruf Amin Demi Kursi Ketua MPR
Untuk kursi pimpinan DPR, Saleh pasrah partainya tidak mendapatkan jatah. Dia tak masalah kursi pimpinan DPR diberikan semua untuk partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah.
Namun, dia ingin pimpinan DPR mampu mengakomodasi semua kepentingan yang ada di DPR. Kepentingan koalisi tidak boleh mengesampingkan suara-suara partai-partai di luar pemerintahan.
"Saya kira enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Dan itu kan bukan hanya di kita, di negara lain juga begitu kok, yang menjadi pimpinan yang menang biasanya. Dari kita enggak ada masalah," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
