Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai esensi rekonsiliasi tidak tepat bila dimunculkan hanya karena hasil Pilpres 2019. Menang dan kalah adalah risiko demokrasi yang dipilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Rekonsiliasi ini diperlukan untuk bangsa. Kalau hanya masalah kita berkompetisi dalam pemilu yang telah diamanatkan undang-undang masing-masing punya pilihan memiliki jagoannya. Setelah selesai kita katakan rekonsiliasi," kata Surya dalam wawancara khusus Metro TV, Rabu, 10 Juli 2019.
Menurut Surya, tidak ada urgensi rekonsiliasi hanya karena beda pendapat dan pilihan di pemilu. Perlu ada pendewasaan cara berpikir dan edukasi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi yang terbuka beda pilihan adalah hal yang lumrah.
"Memang sudah hancur lebur maka perlu rekonsiliasi, kalau hanya berbeda pendapat saya enggak suka pilihan kamu, aku enggak mau pilih kamu. Dia enggak saleh punya orang lebih saleh, apa yang perlu direkonsiliasi," tegas Surya.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Cari Waktu Bertemu
Surya mengatakan sistem demokrasi pemilu terbuka membuat semua pihak harus menerima konsekuensi kebebasan memilih dan dipilih. Kewajiban untuk mengakui siapapun yang terpilih melalui proses mekanisme pemilu yang terbuka.
"Kita bangun kesadaran. Apa yang harus dijalani oleh setiap warga negara yang memiliki dan memilih sistem demokrasi seperti ini adalah membangun kesadaran, ada sportivitas, dan fairness," jelas Surya.
Lebih lanjut, kata dia, pemahaman rekonsiliasi perlu ditempatkan pada posisi yang tepat. Rekonsiliasi berdasar pada ketulusan kedua belah pihak bukan hanya retorika sekadar pertemuan Jokowi dan Prabowo.
"Memang mereka pemimpin tapi belum tentu 100 persen para pengikutnya sepakat dengan pikiran-pikiran itu belum tentu. Baik pengikut di pihak Jokowi maupun di pihak Prabowo akhirnya tidak akan muncul rekonsiliasi itu," pungkasnya.
Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai esensi rekonsiliasi tidak tepat bila dimunculkan hanya karena hasil Pilpres 2019. Menang dan kalah adalah risiko demokrasi yang dipilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Rekonsiliasi ini diperlukan untuk bangsa. Kalau hanya masalah kita berkompetisi dalam pemilu yang telah diamanatkan undang-undang masing-masing punya pilihan memiliki jagoannya. Setelah selesai kita katakan rekonsiliasi," kata Surya dalam wawancara khusus
Metro TV, Rabu, 10 Juli 2019.
Menurut Surya, tidak ada urgensi rekonsiliasi hanya karena beda pendapat dan pilihan di pemilu. Perlu ada pendewasaan cara berpikir dan edukasi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi yang terbuka beda pilihan adalah hal yang lumrah.
"Memang sudah hancur lebur maka perlu rekonsiliasi, kalau hanya berbeda pendapat saya enggak suka pilihan kamu, aku enggak mau pilih kamu. Dia enggak saleh punya orang lebih saleh, apa yang perlu direkonsiliasi," tegas Surya.
Baca juga:
Jokowi dan Prabowo Cari Waktu Bertemu
Surya mengatakan sistem demokrasi pemilu terbuka membuat semua pihak harus menerima konsekuensi kebebasan memilih dan dipilih. Kewajiban untuk mengakui siapapun yang terpilih melalui proses mekanisme pemilu yang terbuka.
"Kita bangun kesadaran. Apa yang harus dijalani oleh setiap warga negara yang memiliki dan memilih sistem demokrasi seperti ini adalah membangun kesadaran, ada sportivitas, dan fairness," jelas Surya.
Lebih lanjut, kata dia, pemahaman rekonsiliasi perlu ditempatkan pada posisi yang tepat. Rekonsiliasi berdasar pada ketulusan kedua belah pihak bukan hanya retorika sekadar pertemuan Jokowi dan Prabowo.
"Memang mereka pemimpin tapi belum tentu 100 persen para pengikutnya sepakat dengan pikiran-pikiran itu belum tentu. Baik pengikut di pihak Jokowi maupun di pihak Prabowo akhirnya tidak akan muncul rekonsiliasi itu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
