Pascaputusan MA, KPU Siap Merevisi PKPU
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pasal larangan eks narapidana koruptor maju di pemilihan legislatif (pileg). KPU belum mengambil sikap terkait putusan ini. 

"Kita harus baca dulu apa yang jadi pertimbangan perintahnya, apa amar putusannya. Kita pelajari dulu. Kalau sudah tahu baru kita ambil langkah-langkah," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu, 16 September 2018. 

Baca juga: KPU Segera Gelar Pleno Bahas Putusan MA


Hasyim mengakui pihaknya siap mengoreksi dan merevisi beberapa pasal Peraturan KPU (PKPU). KPU memastikan, revisi PKPU tak menggangu proses tahapan pemilu. 

"PKPU ini kan kabarnya dibatalkan. Kalau memang betul-betul hal yang dibatalkan direvisi MA, kita koreksi PKPU-nya," jelas Hasyim. 

Selain itu, proses pembahasan revisi PKPU juga tak perlu berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Sebab hal tersebut akan mengulur waktu dan mengubah jadwal tahapan Pileg dan Pilpres 2019 
 
"Enggak perlu (konsultasi). Kalau mau cepat itu. Kalau konsultasi butuh waktu lagi," pungkasnya. 

Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. 

MA juga membatalkan Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak. Artinya, caleg eks narapidana korupsi tetap diperbolehkan maju di pileg.





(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id