Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sandi yakin ini jadi langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kami mendukung ini sebagai langkah tegas, memastikan bahwa yang terpenting di generasi muda kita, kita harus bebas dari korupsi, kita harus antikorupsi," ujar Sandi di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.
Menurutnya, larangan ini jadi peringatan bagi para politisi, birokrat, dan pengusaha untuk tidak memberi ruang dalam kegiatan yang sarat akan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Kalau negara ini mau bersih ke depan, mau membangun lebih cepat untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, ya kita harus bebas korupsi," tegas Sandi.
Baca: Mendagri Sesalkan Larangan Eks Napi Koruptor jadi Caleg
Anies mengajak seluruh pihak untuk mendukung rencana KPU tersebut. "Bagi kami ini adalah harga mati. Putusan KPU itu perlu didukung oleh masyarakat juga," pungkas Sandi.
Larangan napi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tercantum dalam Rancangan Peraturan KPU (RPKPU). Namun, wacana ini ditentang sejumlah politisi yang kini duduk di kursi parlemen.
Baca: Pelarangan Eks Narapidana Korupsi Nyaleg Bertentangan dengan UU
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo salah satunya. Dia tidak setuju bila KPU mengatur pelarangan mantan napi korupsi nyaleg. Sebaiknya, kata dia, parpol yang menyeleksi seorang mantan napi korupsi bisa maju atau tidak menjadi calon wakil rakyat.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sandi yakin ini jadi langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kami mendukung ini sebagai langkah tegas, memastikan bahwa yang terpenting di generasi muda kita, kita harus bebas dari korupsi, kita harus antikorupsi," ujar Sandi di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.
Menurutnya, larangan ini jadi peringatan bagi para politisi, birokrat, dan pengusaha untuk tidak memberi ruang dalam kegiatan yang sarat akan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Kalau negara ini mau bersih ke depan, mau membangun lebih cepat untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, ya kita harus bebas korupsi," tegas Sandi.
Baca: Mendagri Sesalkan Larangan Eks Napi Koruptor jadi Caleg
Anies mengajak seluruh pihak untuk mendukung rencana KPU tersebut. "Bagi kami ini adalah harga mati. Putusan KPU itu perlu didukung oleh masyarakat juga," pungkas Sandi.
Larangan napi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tercantum dalam Rancangan Peraturan KPU (RPKPU). Namun, wacana ini ditentang sejumlah politisi yang kini duduk di kursi parlemen.
Baca: Pelarangan Eks Narapidana Korupsi Nyaleg Bertentangan dengan UU
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo salah satunya. Dia tidak setuju bila KPU mengatur pelarangan mantan napi korupsi nyaleg. Sebaiknya, kata dia, parpol yang menyeleksi seorang mantan napi korupsi bisa maju atau tidak menjadi calon wakil rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
