Jakarta: Pengamat politik, Rocky Gerung menegaskan seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi peralatan negara, bukan kepala negara. Hal ini menanggapi perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
“MK itu adalah alat negara, bukan alat kepala negara,” tegas Rocky kepada Media Indonesia, Minggu, 28 Mei 2023.
Ia juga mencurigai adanya upaya persekongkolan antara Presiden dengan MK. Apalagi MK saat ini memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo.
“MK itu sekarang disuruh-suruh oleh kepala negara, karena proses di awal kecurigaan kita ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dengan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan, itu buruknya,” papar Rocky.
Rocky menuturkan MK perlu dibubarkan jika memaksakan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. “Kami ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai diakhir masa jabatannya diingat sebagai perusak demokrasi,” tuturnya.
Terpisah, Analisis Politik Ray Rangkuti, menilai jika MK memutuskan sistem pemilu jadi proposional tertutup, maka MK tak memandang ke arah masa depan namun memilih mundur ke belakang.
“Itu artinya MK tak memandang ke depan republik tetapi memandang melihat ke belakang. Karena kebutuhan publik di era digital bukan seperti parpol pada era ketika jaman 1980-1990an,” tutur Ray kepada Media Indonesia, Minggu, 25 Mei 2023.
Menurut Ray, memperkuat partai melalui proporsional tertutup seperti di zaman era 1980an sudah tak relevan karena saat ini kultur politiknya berbeda.
“Tren ke depan tak lagi formil seperti itu. Orang per orang bisa mengubah wajah satu wilayah, seperti Bima (kasus jalan di Lampung),” tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pengamat politik, Rocky Gerung menegaskan seharusnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi peralatan negara, bukan kepala negara. Hal ini menanggapi perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke
sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
“MK itu adalah alat negara, bukan alat kepala negara,” tegas Rocky kepada
Media Indonesia, Minggu, 28 Mei 2023.
Ia juga mencurigai adanya upaya persekongkolan antara Presiden dengan MK. Apalagi MK saat ini memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo.
“MK itu sekarang disuruh-suruh oleh kepala negara, karena proses di awal kecurigaan kita ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dengan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan, itu buruknya,” papar Rocky.
Rocky menuturkan MK perlu dibubarkan jika memaksakan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. “Kami ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai diakhir masa jabatannya diingat sebagai perusak demokrasi,” tuturnya.
Terpisah, Analisis Politik Ray Rangkuti, menilai jika MK memutuskan sistem pemilu jadi proposional tertutup, maka MK tak memandang ke arah masa depan namun memilih mundur ke belakang.
“Itu artinya MK tak memandang ke depan republik tetapi memandang melihat ke belakang. Karena kebutuhan publik di era digital bukan seperti parpol pada era ketika jaman 1980-1990an,” tutur Ray kepada Media Indonesia, Minggu, 25 Mei 2023.
Menurut Ray, memperkuat partai melalui proporsional tertutup seperti di zaman era 1980an sudah tak relevan karena saat ini kultur politiknya berbeda.
“Tren ke depan tak lagi formil seperti itu. Orang per orang bisa mengubah wajah satu wilayah, seperti Bima (kasus jalan di Lampung),” tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
