ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Humphrey: PK Tak Beri Keabsahan Kepada Romahurmuziy

Nasional ppp islah ppp sengketa ppp
Al Abrar • 29 Desember 2018 18:35
Jakarta: Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta terkait kisruh kepengurusan PPP Romahurmuziy. Penolakan PK itu tertuang dalam putusan Nomor 182 PK/TUN/2018 tertanggal 8 November 2018.

Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengatakan amar putusan yang dibacakan pada 8 November 2018 itu bukan berarti memberikan keabsahan terhadap kepengurusan Romahurmuziy, malah sebaliknya MA mengakui PPP yang dipimpin oleh pendahulunya, Djan Faridz.

"Bahwa perselisihan PPP adalah perselisihan mengenai muktamar, oleh karena itu harus dikembalikan sesuai dengan amanat mahkamah partai, yang mana Muktamar Jakarta sebagai satu-satunya muktamar yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan mahkamah partai," ujar Humprhrey. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Arsul Sebut MA Akhiri Kepengurusan PPP Djan Faridz Humprhrey juga mengklaim seluruh perkara pengadilan yang berlangsung antara PPP Muktamar Jakarta dengan PPP Muktamar Pondok Gede, baik dalam lingkup perdata, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) maupun Mahakamah Konstitusi (MK), hingga saat ini tidak pernah ada yang memberikan keabsahan kepada PPP Romy atau Muktamar Pondok Gede.

Sebaliknya, sambung Humphrey, justru PPP Muktamar Jakarta yang pernah dinyatakan sah oleh Putusan Mahkamah Agung yang inkrah yaitu Putusan MA Nomor 601 yang menyatakan keabsahan Muktamar Jakarta dan Putusan MA Nomor 504 yang membatalkan SK Menkumham terhadap kubu Romy.

"Tapi keduanya tidak dihiraukan oleh Pemerintah melalui Menkumham dengan berbagai alasan yang dipaksakan," ujar Humphrey. 

Mahkamah Agung menolak semua gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kepengursan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Dengan begitu, MA menyempurnakan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, mengatakan perkara yang diputus MA tersebut merupakan upaya hukum terakhir yang bisa ditempuh kepengurusan PPP kubu Djan Faridz.
 
"Alhamdulillah, tidak ada satupun gugatan Djan Faridz baik di jalur Mahkamah Konstitusi (MK) maupun lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang hasil akhirnya dikabulkan", kata Arsul di Jakarta, Sabtu, 29 Desember 2018.
 
Arsul mencatat kubu Djan Faridz telah mengajukan sekitar 12 gugatan ke lembaga peradilan. Empat perkara diajukan ke MK, dua perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sekitar enam perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 
"Dengan Putusan PK dari MA RI maka sudah tidak tersisa satupun gugatan Djan Faridz yang masih ada di pengadilan. Semua gugatan tersebut ditolak," ujar Arsul.


(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi