ASN. Foto: MI/Ramdani
ASN. Foto: MI/Ramdani

Netralitas ASN Masih Jadi Persoalan Serius di Pilkada

Cahya Mulyana • 17 Desember 2021 06:31
Jakarta: Abdi negara diperintahkan bersikap netral di setiap momentum pesta demokrasi guna menjaga profesionalitas dan mutu layanan publik. Namun, jauh panggang dari api, aparatur sipil negara (ASN) justru makin gandrung berpolitik.
 
"Netralitas masih menjadi persoalan serius bagi ASN dalam pagelaran pilkada. Modusnya hanya dua macam, yaitu politisasi birokrasi atau birokrasi berpolitik praktis," kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto pada webinar, Kamis, 16 Desember 2021.
 
Menurut Agus, hasil survei netralitas ASN pada Juli 2021 menunjukkan pada masa-masa pilkada, ASN di hampir seluruh wilayah tidak nyaman melaksanakan tupoksi. Mereka terpaksa mempertimbangkan hal-hal politis. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Ketua KPK Ingin Presidential Threshold 0%, Ini Alasannya
 
Kondisi ini terlihat pada munculnya keinginan 51,16  persen responden pada setiap jenjang jabatan agar hak politik ASN dicabut. Kendati opsi ini belum tentu menyelesaikan permasalahan netralitas, Hal ini mengindikasikan perlunya penanganan yang komprehensif.
 
"Pemberian sanksi terhadap ASN pelanggar netralitas dalam Pilkada 2020 telah meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Mayoritas sanksi hukuman yang diberikan berdasarkan rekomendasi KASN sejumlah 55,3 persen adalah hukuman disiplin tingkat sedang," urai Agus.
 
Jumlah penanganan pelanggaran netralitas oleh KASN pada Pilkada 2020 mencapai 2.007 orang. Sementara itu, pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019 hanya 386 ASN.
 
"Ini berarti terjadi peningkatan penanganan kasus oleh KASN sejumlah 500 persen lebih," ungkap dia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif