Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menginginkan presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen. Sehingga, bohir dan balas budi politik tidak terjadi.
"Modal besar untuk pemilihan umum (pemilu) sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal. Di sisi lain mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup," kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Desember 2021.
KPK telah mengkaji penyebab korupsi terkait hal ini. Data didapat dalam enam forum bersama kepala daerah terkait pendidikan dan pencegahan korupsi di beberapa wilayah.
Baca: NasDem DKI Ingatkan Kader Konsisten dengan Politik Tanpa Mahar
Firli mengatakan pihaknya mendapat keluhan mahalnya ongkos pemilihan. Sehingga, calon yang maju terpaksa mencari modal dari bohir. Tak hanya pemilu tingkat nasional, hal tersebut juga ditemui di pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Fakta data KPK terakhir, 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada mereka," ujar Firli.
Menurut dia, 95,4 persen balas budi pada donatur berbentuk kemudahan perizinan. Kemudian, 90,7 persen meminta kemudahan lelang proyek.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Firli Bahuri menginginkan
presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen. Sehingga, bohir dan balas budi politik tidak terjadi.
"Modal besar untuk pemilihan umum (
pemilu) sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal. Di sisi lain mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup," kata
Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Desember 2021.
KPK telah mengkaji penyebab korupsi terkait hal ini. Data didapat dalam enam forum bersama kepala daerah terkait pendidikan dan pencegahan korupsi di beberapa wilayah.
Baca:
NasDem DKI Ingatkan Kader Konsisten dengan Politik Tanpa Mahar
Firli mengatakan pihaknya mendapat keluhan mahalnya ongkos pemilihan. Sehingga, calon yang maju terpaksa mencari modal dari bohir. Tak hanya pemilu tingkat nasional, hal tersebut juga ditemui di pemilihan kepala daerah (
pilkada).
"Fakta data KPK terakhir, 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada mereka," ujar Firli.
Menurut dia, 95,4 persen balas budi pada donatur berbentuk kemudahan perizinan. Kemudian, 90,7 persen meminta kemudahan lelang proyek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
