Jakarta: Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Ada sejumlah masukan yang disampaikan terkait polemik penambangan batu andesit di Desa Wadas.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan masukan pertama, meminta pemerintah menjelaskan kepada seluruh pihak terkait proses pembangunan Bendungan Bener. Terutama, pihak kontra penambangan batu andesit di Desa Wadas.
Wakil Ketua MPR itu menyampaikan persoalan utama pihak yang menolak karena khawatir berdampak buruk terhadap lingkungan. Apalagi, mayoritas mata pencarian warga yaitu bertani, sehingga sangat bergantung kepada alam.
"Mereka warga yang menolak ini menggantungkan hidup karena mereka berkebun, berladang di kawasan itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Februari 2022.
Masukan kedua, soal proses penambangan batu andesit. Pemerintah disarankan hanya membeli material pembangunan bendungan tanpa mengambil lahan masyarakat.
Dia mencontohkan proses pembangunan waduk di Banten. Proses pengadaan material dilakukan tanpa membeli keseluruhan lahan masyarakat.
Menurut dia, saran tersebut perlu dipertimbangkan karena Desa Wadas bukan daerah yang langsung merasakan dampak pembangunan Bendungan Bener. Pasalnya, jarak Desa Wadas cukup jauh dengan waduk tersebut.
"Ada jarak 10 sampai 12 kilometer dari Desa Wadas," sebut dia.
Baca: Polisi Tegaskan Informasi 3 Warga Wadas Ditahan Terkait UU ITE Hoaks
Selain itu, Komisi III meminta kepolisian tak represif menyikapi penolakan warga. Aparat keamanan seharusnya menjadi penghubung dan mengedepankan dialog menyelesaikan perbedaan pandangan penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.
"Hemat saya itu memang (diselesaikan) dengan bijak, bukan dengan tekanan, bukan dengan pressure ya terkait dengan concern kekhawatiran mereka," ujar dia.
Komisi III bakal membahas soal keterlibatan polisi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja. Komisi III juga menyampaikan langsung kepada Polda Jateng agar lebih bijak menjalankan tugasnya. Rekomendasi tersebut disampaikan perwakilan Komisi III yang masih berada di Jateng.
"Hari ini saja kami langsung bahas dengan Kapolda Jawa Tengah (Irjen Ahmad Luthfi) dan jajarannya karena yang paling pnting juga adalah yang di lapangan sehingga tidak terjadi lagi," ujar dia.
Jakarta: Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke
Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Ada sejumlah masukan yang disampaikan terkait polemik penambangan batu andesit di Desa Wadas.
Anggota
Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan masukan pertama, meminta pemerintah menjelaskan kepada seluruh pihak terkait proses pembangunan Bendungan Bener. Terutama, pihak kontra penambangan batu andesit di Desa Wadas.
Wakil Ketua MPR itu menyampaikan persoalan utama pihak yang menolak karena khawatir berdampak buruk terhadap lingkungan. Apalagi, mayoritas mata pencarian warga yaitu bertani, sehingga sangat bergantung kepada alam.
"Mereka warga yang menolak ini menggantungkan hidup karena mereka berkebun, berladang di kawasan itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Februari 2022.
Masukan kedua, soal proses penambangan batu andesit. Pemerintah disarankan hanya membeli material pembangunan bendungan tanpa mengambil lahan masyarakat.
Dia mencontohkan proses pembangunan waduk di Banten. Proses pengadaan material dilakukan tanpa membeli keseluruhan lahan masyarakat.
Menurut dia, saran tersebut perlu dipertimbangkan karena
Desa Wadas bukan daerah yang langsung merasakan dampak pembangunan Bendungan Bener. Pasalnya, jarak Desa Wadas cukup jauh dengan waduk tersebut.
"Ada jarak 10 sampai 12 kilometer dari Desa Wadas," sebut dia.
Baca:
Polisi Tegaskan Informasi 3 Warga Wadas Ditahan Terkait UU ITE Hoaks
Selain itu, Komisi III meminta kepolisian tak represif menyikapi penolakan warga. Aparat keamanan seharusnya menjadi penghubung dan mengedepankan dialog menyelesaikan perbedaan pandangan penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.
"Hemat saya itu memang (diselesaikan) dengan bijak, bukan dengan tekanan, bukan dengan pressure ya terkait dengan concern kekhawatiran mereka," ujar dia.
Komisi III bakal membahas soal keterlibatan polisi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja. Komisi III juga menyampaikan langsung kepada Polda Jateng agar lebih bijak menjalankan tugasnya. Rekomendasi tersebut disampaikan perwakilan Komisi III yang masih berada di Jateng.
"Hari ini saja kami langsung bahas dengan Kapolda Jawa Tengah (Irjen Ahmad Luthfi) dan jajarannya karena yang paling pnting juga adalah yang di lapangan sehingga tidak terjadi lagi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
