Jakarta: Keputusan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dinilai menimbulkan dampak besar bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia harus meyakinkan negara sekutu Amerika Serikat bahwa mengundang Rusia bukan berarti memihak.
"Ini adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat yang dihadapi diplomasi Indonesia saat ini dalam rangka mempraktikkan satu bahwa kita nonblok, kedua bahwa kita mempraktikkan politik bebas aktif dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi," kata anggota Komisi I Muhammad Farhan dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Konflik Rusia-NATO Bergeser ke Indonesia', Minggu, 27 Maret 2022.
Farhan mengatakan Indonesia harus tetap mengundang Rusia sebagai anggota G20. Indonesia juga harus bisa meyakinkan negara lain bahwa undangan itu tidak berkaitan dengan dukungan terkait konflik Rusia dengan Ukraina.
Indonesia juga harus meyakinkan negara lain bahwa KTT G20 bisa menjadi wadah menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Penghentian perang itu merupakan bagian dari konstitusi yang dianut Indonesia.
"Indonesia memang bisa betul-betul meyakinkan negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk bisa menerima bahwa Indonesia adalah negara nonblok, bahwa Indonesia adalah negara yang mempraktikkan politik bebas aktif, tetapi pada saat bersamaan juga membantu menciptakan perdamaian dunia," tutur Farhan.
Baca: Polemik Putin Diundang Indonesia, Pemerintah Diminta Tak Mudah Diintervensi
Presiden Rusia Vladimir Putin ingin hadir dalam KTT G20 di Indonesia. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva, kehadiran Putin bisa terwujud tergantung situasi global saat ini.
"Presiden Putin bermaksud untuk hadir dalam KTT G20 di Indonesia. Tapi kehadirannya tergantung banyak hal, termasuk situasi covid-19," kata Lyudmila dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022.
Dia berterima kasih kepada Indonesia karena mengambil posisi tegas terhadap keketuaan di G20. Hal ini disampaikan menyusul seruan beberapa anggota agar Rusia dikeluarkan dari kelompok tersebut.
Jakarta: Keputusan mengundang Presiden Rusia
Vladimir Putin dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (
KTT) G20 dinilai menimbulkan dampak besar bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia harus meyakinkan negara sekutu Amerika Serikat bahwa mengundang Rusia bukan berarti memihak.
"Ini adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat yang dihadapi diplomasi Indonesia saat ini dalam rangka mempraktikkan satu bahwa kita nonblok, kedua bahwa kita mempraktikkan politik bebas aktif dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi," kata anggota Komisi I Muhammad Farhan dalam diskusi
Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Konflik Rusia-NATO Bergeser ke Indonesia', Minggu, 27 Maret 2022.
Farhan mengatakan Indonesia harus tetap mengundang Rusia sebagai anggota G20. Indonesia juga harus bisa meyakinkan negara lain bahwa undangan itu tidak berkaitan dengan dukungan terkait konflik Rusia dengan Ukraina.
Indonesia juga harus meyakinkan negara lain bahwa KTT G20 bisa menjadi wadah menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Penghentian
perang itu merupakan bagian dari konstitusi yang dianut Indonesia.
"Indonesia memang bisa betul-betul meyakinkan negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk bisa menerima bahwa Indonesia adalah negara nonblok, bahwa Indonesia adalah negara yang mempraktikkan politik bebas aktif, tetapi pada saat bersamaan juga membantu menciptakan perdamaian dunia," tutur Farhan.
Baca:
Polemik Putin Diundang Indonesia, Pemerintah Diminta Tak Mudah Diintervensi
Presiden Rusia Vladimir Putin ingin hadir dalam KTT G20 di Indonesia. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva, kehadiran Putin bisa terwujud tergantung situasi global saat ini.
"Presiden Putin bermaksud untuk hadir dalam KTT G20 di Indonesia. Tapi kehadirannya tergantung banyak hal, termasuk situasi covid-19," kata Lyudmila dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022.
Dia berterima kasih kepada Indonesia karena mengambil posisi tegas terhadap keketuaan di G20. Hal ini disampaikan menyusul seruan beberapa anggota agar Rusia dikeluarkan dari kelompok tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
