Polemik Putin Diundang Indonesia, Pemerintah Diminta Tak Mudah Diintervensi

Jakarta: Undangan Indonesia kepada Presiden Rusia Vladimir Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menuai polemik. Khususnya protes dari negara-negara barat, seperti Australia yang mengatakan undangan untuk Putin 'terlalu jauh'. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia diminta tak mudah diintervensi negara barat.  “Kami dukung sikap pemerintah Indonesia untuk tetap mengundang Rusia. Karena dalam G20 tidak boleh ada negara yang mencoba meniadakan hak negara lain sebagai anggota KTT. Amerika dan gengnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang," kata Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Maret 2022. Baca: Hikmahanto: RI Akhirnya Laksanakan Polurgi Bebas Aktif Terkait Situasi di Ukraina Menurut dia, sikap Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengkritik undangan terhadap Putin tak perlu digubris. Kritik itu disebut bentuk intervensi dan menekan pemerintah Indonesia agar mengeluarkan Rusia dari daftar tamu KTT G20, sekaligus tidak menghargai keputusan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. “Mereka teriak hak asasi, teriak demokrasi. Tapi sekarang mereka praktikkan totalitarianisme global. Mereka coba tekan pemerintah Indonesia agar mengambil keputusan sesuai kehendak dan kepentingan mereka," kata Arjuna. Dia mengatakan negara-negara barat ingin menghukum Rusia tanpa mengindahkan kedaulatan negara-negara yang tak terkait dengan sikap Rusia. Hal tersebut dikatakan menunjukkan sindrom kekuasaan barat untuk memaksa cara pandang serupa. Di sisi lain, Arjuna mengatakan Indonesia bukan bagian dari NATO sehingga tak perlu merespons kritik negara barat. Dia berharap pemerintah Indonesia tidak terpengaruh oleh tekanan Barat dan menyesuaikan politik internasionalnya dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif.  “Indonesia harus fokus dengan kepentingan nasionalnya dan berdiri tegak di atas politik bebas aktif sebagai mandat konstitusi," kata Arjuna.