Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta merealisasikan komisi ad hoc kepresidenan untuk penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) yang tercantum dalam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Komisi ini dapat berjalan seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).
"Dalam waktu bersamaan menurut saya itu penting tetap dilanjutkan karena lima tahun lebih (komisi ad hoc) belum dibangkitkan dalam periode ini," kata Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar kepada Medcom.id, Kamis, 12 Desember 2019.
Menurut dia, Kepala Negara tak cukup hanya menunggu pengesahan RUU KKR untuk penyelesaian kasus HAM. Pasalnya, pembahasan RUU KKR diprediksi berjalan alot di DPR.
Komitmen Presiden Joko Widodo soal penyelesaian kasus HAM masa lalu bisa terealisasi dalam jangka pendek dengan mengombinasikan komisi ad hoc dan RUU KKR. Komisi bisa bekerja tanpa menunggu pengesahan RUU KKR.
"Karena kalau hanya mengacu pada RUU KKR tidak ada jaminan dalam lima tahun ke depan pembahasan RUU akan terus," ujar Wahyu.
Presiden Joko Widodo memastikan RUU KKR masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Hal itu sebagai realisasi janji kampanye Jokowi.
Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono menjamin Jokowi menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Pemerintah akan membahas RUU KKR dengan matang. Pemerintah tak ingin pembatalan UU KKR kembali terulang.
"Sebisa mungkin maksimal, sebelum prolegnas berikutnya. Jangan sampai enggak selesai, mudah-mudahan tahun depan lah," kata Dini, Rabu, 4 Desember 2019.
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta merealisasikan komisi ad hoc kepresidenan untuk penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) yang tercantum dalam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Komisi ini dapat berjalan seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).
"Dalam waktu bersamaan menurut saya itu penting tetap dilanjutkan karena lima tahun lebih (komisi ad hoc) belum dibangkitkan dalam periode ini," kata Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar kepada
Medcom.id, Kamis, 12 Desember 2019.
Menurut dia, Kepala Negara tak cukup hanya menunggu pengesahan RUU KKR untuk penyelesaian kasus HAM. Pasalnya, pembahasan RUU KKR diprediksi berjalan alot di DPR.
Komitmen Presiden Joko Widodo soal penyelesaian kasus HAM masa lalu bisa terealisasi dalam jangka pendek dengan mengombinasikan komisi ad hoc dan RUU KKR. Komisi bisa bekerja tanpa menunggu pengesahan RUU KKR.
"Karena kalau hanya mengacu pada
RUU KKR tidak ada jaminan dalam lima tahun ke depan pembahasan RUU akan terus," ujar Wahyu.
Presiden Joko Widodo memastikan RUU KKR masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Hal itu sebagai realisasi janji kampanye Jokowi.
Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono menjamin Jokowi menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Pemerintah akan membahas RUU KKR dengan matang. Pemerintah tak ingin pembatalan UU KKR kembali terulang.
"Sebisa mungkin maksimal, sebelum prolegnas berikutnya. Jangan sampai enggak selesai, mudah-mudahan tahun depan lah," kata Dini, Rabu, 4 Desember 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
