Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

RUU KKR Diklaim Mampu Menyelesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional pelanggaran ham
Damar Iradat • 11 Desember 2019 12:43
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) dinilai mampu menjawab penantian para korban pelanggaran HAM. RUU KKR diklaim salah satu upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.
 
"Ya untuk menyelesaikan masalah yang macet, karena sudah belasan tahun reformasi kita ingin menyelesaikan masalah HAM masa lalu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
 
Pemerintah sudah memetakan pelanggaran HAM masa lalu. Beberapa kasus sudah diadili. Namun, tidak sedikit kasus yang sulit diusut karena pelaku, korban, dan saksi-saksi sudah tidak ada.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bagaimana misalnya kalau diminta visum atas korban tahun 84? Siapa yang mau visum? Petrus (penembak misterius) itu, kan sudah tidak ada bukti, saksi-saksi, pelaku. Seperti itu yang akan diselesaikan," ujar dia.
 
Pemerintah juga sudah menerima masukan dan pandangan dari pegiat HAM dan akademisi untuk RUU KKR. Konsep KKR akan berangkat dari konsep sebelumnya.
 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah juga akan berkonsultasi dengan profesor asal Amerika Serikat (AS) terkait rencana menghidupkan kembali KKR.
 
"Hari Rabu kalau nggak salah, kami ingin teleconference dengan profesor dari AS yang ahli di bidang KKR itu. Nanti salah satu reference bagi kami," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019
 
Pemerintah ingin mendapatkan pandangan dari pihak luar terkait proses rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah juga memikirkan skema penyelesaian kasus HAM masa lalu, baik melalui jalur yudisial maupun nonyudisial.
 
KKR pernah dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004. UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. MK menilai UU KKR tak sejalan dengan UUD 1945 yang menjunjung tinggi prinsip hukum humaniter dan hukum HAM.
 
Berdasarkan laman dpr.go.id, rancangan UU KKR sempat masuk prolegnas pada 2 Februari 2015. Bahkan, telah memasuki tahapan menunggu pengambilan keputusan menjadi UU oleh rapat paripurna.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif