Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Komnas HAM Titip Penyelesaian Masalah HAM kepada Wapres

Nasional pelanggaran ham
Media Indonesia • 09 Desember 2019 17:33
Jakarta: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menitipkan beberapa persoalan hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Damanik menyebutkan beberapa pelanggaran HAM berat hingga konflik terkait sumber daya alam.
 
"Izinkan kami sekaligus menitipkan beberapa persoalan HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah kita semua, yakni penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, dan sumber daya alam," kata Damanik dalam sambutannya saat peringatan Hari HAM 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam acara itu. Di hadapan Ma'ruf, Damanik juga menyinggung masalah intoleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme. Menutunya, persoalan itu tak hanya berhubungan dengan HAM tapi juga pembangunan politik dan ekonomi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan tak kalah pentingnya adalah persoalan intoleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme dengan kekerasan yang bisa menganggu pembangunan politik dan ekonomi kita saat ini maupun di masa depan," tambahnya.
 
Damanik menilai berbagai masalah itu harus segera diselesaikan. Pemerintah bisa menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam penyelesaian masalah itu.
 
"Persoalan ini harus diselesaikan secara komprehensif dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai indikator utama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
 
Komnas HAM mengambil tema 20 tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia dalam memperingati Hari HAM Internasional 2019. Damanik menyebut UU tersebut penting sebagai tonggak penegakan HAM di Indonesia.
 
"Hal ini bertujuan untuk menyegarkan kembali perjalanan panjang penanda dan milestone HAM di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," terang Damanik.
 
Menurutnya, UU yang lahir setelah reformasi 1998 itu berfungsi sebagai aturan normatif atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. UU 39/1999 juga turut mewarnai kehidupan sosial, politik, hukum di Indonesia. Meski belum maksimal, UU tersebut telah menempatkan harkat dan martabat manusia ke tempat yang lebih tinggi dalam sistem pemerintahan dan pembangunan Indonesia. (Abdillah Muhammad Marzuqi)
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif