Anggota Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Foto: Medcom.id/Lukman Diah Sari
Anggota Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Foto: Medcom.id/Lukman Diah Sari

Pembahasan Masa Jabatan Presiden Dinilai Terlalu Dini

Nasional Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 02 Desember 2019 13:24
Jakarta: Anggota Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai membahas wacana masa jabatan presiden tiga periode terlalu dini. Ia khawatir wacana sengaja digulirkan kelompok tertentu.
 
"Ini kan baru muncul berapa hari. Jangan sampai isu ini menjadi komoditas politik kepentingan orang tertentu di dalam event-event politik," kata Dolly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.
 
Dolly menuturkan wacana presiden tiga periode perlu mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Dia tak ingin usulan dan wacana segelintir pihak demi kepentingan politik semata.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian nanti juga kita akan membicarakan soal kuorum atau tidak kuorum. Membicarakan soal amandemen UUD 1945. Jadi saya kira kalau ada ide apa pun, gagasan apa pun, kita tidak boleh mematikannya, tapi kita juga tidak boleh buru-buru menyimpulkan," jelas Dolly.
 
Dolly menilai sah wacana presiden tiga periode. Namun, implementasinya butuh diskusi dan kajian panjang, tak sekadar masukan dari salah satu pihak.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut lembaga perwakilan rakyat masih menampung aspirasi terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu usulan yang masuk yaitu presiden bisa dipilih tiga kali.
 
"Itu baru wacana ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
 
Arsul menyebut ada juga usulan masa jabatan presiden satu periode. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.
 
Dia mengatakan belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah. Pasalnya, ada pihak yang ingin amendemen terbatas Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tapi juga mencuat usulan amendemen tidak terbatas GBHN.
 
"Ada juga yang usul kembali saja ke UUD 1945 yang asli, ya enggak apa-apa lah. Kita kaji semuanya," ujar Arsul
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif