Politikus Partai NasDem Effendy Choirie (tengah). Foto: MI/Susanto
Politikus Partai NasDem Effendy Choirie (tengah). Foto: MI/Susanto

NasDem: Jabatan Presiden Maksimal Dua Periode Paling Moderat

Nasional Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 22 November 2019 16:21
Jakarta: Partai NasDem menegaskan masa jabatan presiden maksimal dua periode sudah final seperti yang tertuang dalam konstitusi. Masa kerja presiden ini paling rasional dengan sistem demokrasi terbuka saat ini.
 
"Menurut saya ketika kita menentukan Undang-Undang Dasar (UUD) menyebutkan bahwa presiden satu periode itu lima tahun dan bisa dipilih lima tahun berikutnya itu sudah merupakan kebijakan atau pilihan yang sangat moderat," kata Politikus Partai NasDem Effendy Choirie kepada Medcom.id, Jumat, 22 November 2019.
 
Effendy membantah partainya sebagai pencetus atau pengusul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode seperti yang disampaikan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Pilihan dua periode sudah melalui kajian yang matang berdasarkan hasil studi demokrasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Komparasi dari berbagai negara yang menganut sistem demokrasi misalnya di Amerika empat tahun dua periode di Filipina enam tahun. Beberapa tempat lima tahun bisa dipilih lagi sehingga setelah itu tidak boleh dipilih lagi pilihan yang sangat moderat yang sangat jalan tengah," terang Gus Choi sapaan karibnya.
 
Menurut Gus Choi, ada urgensi lain dalam pembahasan amendemen terbatas UUD 1945 selain masa jabatan presiden. Salah satunya soal penguatan sistem presidensial agar roda pembangunan berjalan tanpa harus menambah durasi masa jabatan.
 
"Yang harus dipikirkan oleh DPR MPR itu bukan di masa jabatan lagi tetapi mencari formula bagaimana sistem ketatanegaraan kita lebih baik presidensial lebih kuat kekuatan eksekutif jangan diambil alih oleh DPR," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut lembaga perwakilan rakyat masih menampung aspirasi terkait rencana amendemen UUD 1945. Salah satu usulan yang masuk yaitu presiden bisa dipilih tiga kali.
 
"Itu baru sebuah wacana ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
 
Selain itu, kata Arsul, mencuat pula usulan kalau masa jabatan presiden hanya satu periode. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.
 
"Karena dengan satu kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa mengeksekusi program-progam dengan baik," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
 
Menurut Arsul, belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah. Pasalnya, ada pihak yang ingin amendemen terbatas garis-garis besar haluan negara (GBHN), tapi juga mencuat usulan amendemen tidak terbatas GBHN.
 
"Ada juga yang usul bahwa kembali saja ke UUD 1945 yang asli, ya enggak apa-apa lah. Kita kaji semuanya," ucap dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif