Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan mengurangi posisi wakil menteri (wamen) dan staf khusus (stafsus) milenial dalam kabinetnya. Posisi tersebut dinilai tak efektif.
"Yang justru perlu dikurangi adalah jabatan wakil menteri dan staf khusus milenial karena terlalu banyak, tidak efektif, dan tidak efisien," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Jumat, 9 Mei 2024.
Jerry mengatakan penyusunan kabinet yanng efektif dan efesien harus menjadi perhatian Prabowo. Sebab, banyak tugas dan janji kampanye yang harus ditunaikan suksesor Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Jerry tak mempermasalahkan jika Prabowo ingin menambah nomenklautur kementerian lembaga. Asal, menteri yang ditunjuk berkompeten.
"Penambahan menteri tidak terlalu masalah yang penting diatur agar sosoknya profesional, orang yang tepat, jujur, dan bukan maling," ungkap dia.
Jerry menyebut penambahan jumlah kementerian menjadi 40 dinilai masih realistis. Dia berkaca dari Kabinet Pembangunan VI era Presiden Soeharto yang terdapat 38 kementerian.
"Untuk nomenklatur perlu juga ada revisi dan lembaga-lembaga yang tak produktif dan hanya membuang anggaran negara sebaiknya dibekukan," papar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Jakarta: Presiden terpilih
Prabowo Subianto disarankan mengurangi posisi wakil menteri (wamen) dan staf khusus (stafsus) milenial dalam kabinetnya. Posisi tersebut dinilai tak efektif.
"Yang justru perlu dikurangi adalah jabatan wakil menteri dan staf khusus milenial karena terlalu banyak, tidak efektif, dan tidak efisien," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada
Medcom.id, Jumat, 9 Mei 2024.
Jerry mengatakan penyusunan kabinet yanng efektif dan efesien harus menjadi perhatian Prabowo. Sebab, banyak tugas dan janji kampanye yang harus ditunaikan suksesor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Jerry tak mempermasalahkan jika Prabowo ingin menambah nomenklautur kementerian lembaga. Asal, menteri yang ditunjuk berkompeten.
"Penambahan menteri tidak terlalu masalah yang penting diatur agar sosoknya profesional, orang yang tepat, jujur, dan bukan maling," ungkap dia.
Jerry menyebut penambahan jumlah kementerian menjadi 40 dinilai masih realistis. Dia berkaca dari Kabinet Pembangunan VI era Presiden Soeharto yang terdapat 38 kementerian.
"Untuk nomenklatur perlu juga ada revisi dan lembaga-lembaga yang tak produktif dan hanya membuang anggaran negara sebaiknya dibekukan," papar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
