Yorrys Diingatkan Jangan Merusak Citra DPD

Jakarta: Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai, Cs diminta tidak terus bermanuver demi menggolkan agenda politiknya di DPD. Langkah itu dinilai hanya akan merusak citra DPD. "Sejumlah anggota DPD yang mendukung Yorrys, mengeklaim sebagai Kelompok DPD Pro Perubahan. Pertanyaannya, mau berubah seperti apa?" ujar anggota DPD dari Sulawesi Utara (Sulut), Djafar Alkatiri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Juli 2024. Menurut dia, manuver politik ini hanya akan membuka memori publik atas kegaduhan di DPR pada 2015. Saat itu, ungkap dia, Yorrys berupaya menguasai Sekretariat Fraksi Golkar di DPR. "Dia memaksa masuk, merusak pintu Fraksi Partai Golkar di DPR, untuk melakukan penguasaan. Apakah cara-cara seperti ini yang dimaksud Yorrys sebagai agenda perubahan di DPD ke depan," ujar mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini. Sidang Paripurna DPD sempat panas karena sebagian anggota DPD tak menyetujui pengesahan Tata Tertib (Tatib) baru DPD pada Jumat, 12 Juli 2024. Sejumlah senator menginterupsi jalannya rapat yang dipimpin Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, kemudian maju ke meja pimpinan sidang untuk merebut palu dan menghentikan persidangan. Kericuhan yang terjadi di depan meja pimpinan, membuat sejumlah anggota yang mendukung Tatib baru DPD disahkan ikut maju membentengi meja pimpinan sidang. Sidang pun berakhir dengan tertib, sejumlah anggota yang sempat bersitegang dengan pimpinan saling bersalaman dan bermaafan. Djafar pun menuding Yorrys merupakan salah satu aktor dalam kegaduhan di Sidang Paripurna DPD itu. Dia juga menyesalkan pernyataan senator asal Papua itu yang memfitnah pimpinan DPD otoriter dan diktator. Padahal, kata dia, Sidang Paripurna DPD memutuskan menugaskan Panita Perancang Undang-Undang (PPUU) mengharmonisasi materi Tatib. Keputusan itu merupakan bukti nyata kolaborasi seluruh pimpinan dan anggota DPD dalam menyelesaikan persoalan. "Pernyataan Yorrys yang memposisikan lembaga DPD seperti milik perorangan atau pimpinan, sangat menyesatkan. Kita tahu, kepemimpinan di DPD bersifat kolektif kolegial dan kolaboratif, melibatkan empat pimpinan dan semua anggota," ketus dia.   Dia mempersilakan Yorrys dan sejumlah pendukungnya untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan DPD periode 2024-2029. Namun, dia meminta Yorrys mematuhi aturan perundang-undangan, berpegang pada etika dan mekanisme organisasi kelembagaan. "Dalam Tatib itu, ada pasal yang menyatakan, calon pimpinan harus orang yang tidak pernah mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPD. Pasal menjadi persoalan, karena ada yang pernah mendapat sanksi etik dari BK, tapi tetap ingin mencalonkan diri," tutur dia. Menurut Djafar, kehadiran pasal tersebut dalam Tatib DPD merupakan hal wajar dan normal. Bahkan, kata dia, baik untuk menjaga maruah dan kredibilitas lembaga di mata publik. "Itu juga bukan aturan baru, sudah ada sebelumnya. Kalau sekarang dipersoalkan, seluruh anggota DPD dan publik bisa memahami, bahkan mencurigai adanya upaya penyusupan kepentingan di lembaga DPD," ujar dia. Tuding Pimpinan DPD Otoriter Sebelumnya, Yorrys Raweyai mengatakan kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jumat, 12 Juli 2024, terjadi karena gaya kepemimpinan La Nyalla Mattalitti dan Nono Sampono. Menurut dia, kedua pimpinan DPD itu telah memberikan contoh pemimpin yang otoriter dan eksklusif. "Ini adalah respons mayoritas anggota DPD, yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak”, ujar Yorrys, dalam konfrensi pers di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Ketua Komite II DPD itu menambahkan sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar kepada pimpinan DPD, untuk membawa perubahan bagi kelembagaan DPD ke arah yang lebih baik. Namun, perubahan tak kunjung terwujud, bahkan DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif. "Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, di mana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan. Puncak dari keresahan para anggota DPD itu, ditumpahkan pada Paripurna DPD kemarin," ujar Yorrys.