Jakarta: Pemilihan pimpinan DPD ditegaskan sepenuhnya hak anggota. Pihak luar, terutama partai politik, dinilai tak berhak mengintervensi pemilihan pimpinan senator tersebut.
Hal itu disampaikan Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa merespons beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Disinyalir, pertemuan keduanya untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.
"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Abubakar mengamini jika manuver-manuver seperti pertemuan-pertemuan itu kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD. Menurut dia, lumrah jika publik curiga bahwa pertemuan La Nyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan RI 7.
"Hanya saja, harus diakuai, jelang pemilihan Pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari La Nyalla Mattalitti sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi Ketua DPD," ungkap dia.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD. Hal itu dinilai merusak demokrasi.
Sebagai pucuk pimpinan, La Nyalla seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi. "Ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," sebut Igor.
Igor bahkan menyinggung soal sikap La Nyalla yang 'arogan' saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu. Saat itu, rapat berjalan ricuh lantaran La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.
"Sebelumnya juga saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis ya, yang merupakan perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang," ungkap Igor.
Igor mencurigai adanya kepentingan pribadi dari upaya mempertahankan kursi Ketua DPD. Hal itu sangat disayangkan.
Foto pertemuan antara La Nyalla dengan Hasto beredar di kalangan wartawan. Informasi yang beredar pertemuan sebagai upaya menyusun kekuatan untuk merebut kembali kursi Ketua DPD dari kandidat lain.
Jakarta: Pemilihan pimpinan
DPD ditegaskan sepenuhnya hak anggota. Pihak luar, terutama
partai politik, dinilai tak berhak mengintervensi pemilihan pimpinan senator tersebut.
Hal itu disampaikan Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa merespons beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (
PDIP) Hasto Kristiyanto. Disinyalir, pertemuan keduanya untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.
"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Abubakar mengamini jika manuver-manuver seperti pertemuan-pertemuan itu kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan
DPD. Menurut dia, lumrah jika publik curiga bahwa pertemuan La Nyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan RI 7.
"Hanya saja, harus diakuai, jelang pemilihan Pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari La Nyalla Mattalitti sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi Ketua DPD," ungkap dia.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD. Hal itu dinilai merusak demokrasi.
Sebagai pucuk pimpinan, La Nyalla seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi. "Ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," sebut Igor.
Igor bahkan menyinggung soal sikap La Nyalla yang 'arogan' saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu. Saat itu, rapat berjalan ricuh lantaran La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.
"Sebelumnya juga saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis ya, yang merupakan perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang," ungkap Igor.
Igor mencurigai adanya kepentingan pribadi dari upaya mempertahankan kursi Ketua DPD. Hal itu sangat disayangkan.
Foto pertemuan antara La Nyalla dengan Hasto beredar di kalangan wartawan. Informasi yang beredar pertemuan sebagai upaya menyusun kekuatan untuk merebut kembali kursi Ketua DPD dari kandidat lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
